JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, soal pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, atau anggota Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua, sepenuhnya hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Golkar sama sekali tidak ada urusan soal pencopotan tersebut.
"Jadi, soal mendukung atau tidak mendukung (pencopotan Sri Mulyani), tidak ada urusan dengan Golkar," ujar Idrus kepada para wartawan, Senin (18/1/2010) usai pemeriksaan Pansus Hak Angket Kasus Bank Century di DPR.
Ditambahkan Idrus, Partai Golkar hanya berkepentingan terhadap tiga orang kader partai berlambang Pohon Beringin yang duduk di kabinet menteri saat ini. "Terhadap tiga orang ini, Partai Golkar baru mempunyai kewenangan untuk menarik yang bersangkutan," tambahnya.
Sementara itu, soal pertemuan Ketua Umum Partai Golkar-Presiden SBY, Idrus menilai hal itu wajar. Menurutnya, pertemuan partai koalisi dan Presiden SBY, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, wajib hukumnya. Idrus mengatakan, tidak ada kesepakatan penggulingan Sri Mulyani dalam pertemuan terakhir antara kedua tokoh tersebut. "Saya tahu karena ketua umum selalu memberitahukan hasil pertemuan itu," ujarnya.
