JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua jajaran kabinet tetap berkonsentrasi melaksanakan tugas di tengah situasi politik yang menghangat akhir- akhir ini. Terkait dengan hal itu, penambahan wakil menteri diharapkan memperkuat kinerja departemen/kementerian.

Presiden mengemukakan itu saat melantik Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuo, dan Wakil Menteri Pendidikan Fasli Djalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1).

Presiden kembali menegaskan, pemerintah saat ini sedang berkonsentrasi menyukseskan program 100 hari pertama seraya mengelola kehidupan politik. ”Saya ingin semua tetap melihat masalah secara komprehensif,” ujarnya.

Berkaitan dengan pelantikan wakil menteri, Presiden meminta para wakil menteri agar loyal kepada para menteri, menyukseskan tugas menteri untuk mencapai kinerja terbaik dalam pelaksanaan tugas departemen/kementerian.

”Saya akan melakukan evaluasi atas semua itu,” ujar Presiden.

Pelantikan ditunda

Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa pada hari Rabu kemarin Presiden juga akan melantik mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Fahmi Idris sebagai Wakil Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan. Namun, Menteri Sekretaris Negara menjelaskan, pelantikan dua pejabat itu ditunda karena terdapat syarat administratif yang belum dipenuhi.

”Daftar riwayat hidupnya, kan, baru diterima. Setelah dilihat dan dicocokkan dengan persyaratan bahwa seorang wakil menteri harus sudah berada pada posisi struktural eselon I-A, itu belum dipenuhi, tentu kita tak bisa memaksakan,” kata Sudi Silalahi.

Sudi belum dapat memastikan apakah dua pejabat tersebut akan segera dilantik.

Secara terpisah, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyampaikan, penambahan wakil menteri, staf khusus, dan satuan tugas tidak membuat struktur kabinet kian ”gemuk” dan makin tak luwes bergerak. ”Karena beban tugas menteri sangat berat,” ujar Julian.

Mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara Agun Gunandjar Sudarsa menilai, keberadaan wakil menteri tidak bermasalah sepanjang pengangkatan dilakukan untuk mengatasi beban kerja menteri yang sudah melebihi kapasitas. Ini juga untuk mengefektifkan pelayanan publik.

Menurut Agun, pengangkatan wakil menteri apabila sejalan dengan dua hal tersebut akan jauh lebih baik daripada Presiden membentuk lembaga baru.(DWA/SUT/HAR/DAY)

Share

Tweet