Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tidak Berikan Sanksi ke Ruhut

Kompas.com - 06/01/2010, 22:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada pemeriksaan Pansus Hak Angket Kasus Bank Century pada Rabu (6/1/2010) sore ini, Ruhut Sitompul sempat terlibat gontok-gontokan dengan pimpinan sidang Gayus Lumbuun. Saat itu, Ruhut sempat melontarkan kata "bangsat" ke Gayus, dan disaksikan seluruh anggota Pansus. Beberapa anggota Pansus pun mengatakan, Ruhut pantas dibawa ke Badan Kehormatan DPR.

Lantas, bagaimana respons dari Fraksi Partai Demokrat? Apakah fraksi terbesar di Parlemen tersebut akan mengevaluasi dan memberi sanksi kepada Ruhut? "Belum ada urgensinya. Kami juga tidak berpikir soal sanksi," ujar Ketua Fraksi PD Anas Urbaningrum kepada para wartawan.

Sebaliknya, Anas malah mengatakan, pimpinan Pansus bisa fokus dalam memimpin pemeriksaan sehingga tidak ada lahan untuk melahirkan hal-hal yang tidak konstruktif. "Sebaiknya semua pihak berpikir bagaimana rapat-rapat bisa berjalan dengan efektif dan fokus. Jika fokus, konsisten dengan jatah waktu yang tersedia, ini akan lebih baik," ujar Anas.

Anas juga menilai, umpatan-umpatan yang telontar merupakan dinamika yang terkadang kerap terjadi di Pansus. Politisi Partai Demokrat ini juga meminta semua pihak agar menurunkan intonasi. Seperti diwartakan, perang mulut terjadi ketika Ruhut meminta Gayus bertindak efektif dalam memimpin pemeriksaan terhadap tiga mantan pejabat BI, yaitu Maman H Soemantri, Maulana Ibrahim, dan Rusli Simanjuntak.

"Saya minta pimpinan pertimbangkan waktu. Kita masih ada 6 fraksi lagi, sementara ada dua lagi saksi yang akan kita dengar. Jangan berlama-lama. Aku mau duduk di sini sampai pagi, asal Anda juga tetap di dalam, jangan keluar-keluar," kata Ruhut.

Sebelum terlibat perang mulut dengan Gayus, Selasa kemarin, Ruhut juga sempat bersahut-sahutan dengan anggota Pansus Agun Gunanjar dari Fraksi Partai Golkar ketika Pansus memeriksa mantan pejabat BI Aulia Pohan, yang juga besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini bermula ketika Agun mengatakan bahwa Aulia tak jujur dalam memberikan jawaban atas pertanyaan anggota Pansus.

Sejumlah anggota Pansus mengaku terganggu atas sikap Ruhut selama ini. "Sangat, sudah sangat terganggu. Interupsi itu halal, tapi interupsi untuk melempengkan substansi bukan mengumpat atau berceramah," ujar Ganjar Pranowo, anggota Fraksi PDI Perjuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com