JAKARTA, KOMPAS.com - Hal itu disampaikan Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia, dan Direktur Sosial Politik Komite Kebijakan Publik (KKP) Adhie M Massardi dalam jumpa pers tentang refleksi 2009 dan prediksi 2010 di Rumah Perubahan Jakarta, Minggu (27/12). Menurut Adhie. hal yang tidak bisa dibanggakan antara lain menyangkut Pemilihan Umum 2009. ”Misalnya, soal daftar pemilih tetap dalam Pemilihan Umum 2009 dan Komisi Pemilihan Umum yang tidak profesional,” kata Adhie. Tahun 2010, menurut Adhie, harus menjadi tahun kembalinya harapan dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga di Indonesia. Boni Hargens, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, dalam jumpa pers kemarin menyoroti kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II. ”Bisa dipastikan, program 100 hari pemerintahan gagal. Sebagian besar menteri tidak menunjukkan kerja yang optimal,” kata Boni. Boni, yang juga pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia, menyebutkan, kelemahan kerja Kabinet Indonesia Bersatu II ada pada krisis koordinasi antarmenteri. Kompetensi menteri dalam jabatannya saat ini juga menjadi penyebab kurang maksimalnya kerja menteri. Boni mencontohkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar terlihat tidak memahami logika negara hukum dalam perkara dugaan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring terlihat tidak profesional karena menyebutkan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan sebagai payung hukum bagi KPK.
