JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil kajiannya, Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) melansir rapor pemerintahan SBY-Boediono tahun 2009. Meski pemerintah baru berjalan dua bulan, LPI memastikan program 100 hari telah gagal.
"Kami merekomendasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk me-reshuffle sepuluh dari 34 menteri," kata Direktur LPI yang juga pengamat politik UI Boni Hargens di kediaman mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, Jakarta, Minggu (27/12/2009).
Sepuluh menteri tersebut, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Lalu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, dan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara EE Mangindaan.
Kesepuluh menteri itu, mendapat skor dalam rentang 5,5 sampai 5,95. Kritikan paling tajam ditujukan untuk Tifatul dan Patrialis. "Mereka berapor merah," tegas dia sembari merinci satu persatu hasil kajian LPI.
Tifatul, dalam kajian LPI mendapat skor 5,5. Kontroversi RPP Penyadapan, menjadi faktor utama jebloknya nilai dia. "Menkominfo tidak punya kewenangan mengesahkan RPP ini sebagai payung hukum bagi (penyadapan) KPK. Kalau dipaksakan, ini memperlihatkan kompetensinya diragukan, ujarnya.
Sementara Patrialis, terperangkap pernyataannya dalam perkara cicak versus buaya. Meski demikian, skor Patrialis masih lebih bagus daripada Tifatul. Yaitu 5,8. "Dia kecolongan tidak paham logika negara hukum dalam kasus cicak buaya," ujar Boni.
Kepada sejumlah menteri lainnya yang mendapat skor di bawah 6, LPI memberikan banyak catatan dari kajian yang dilakukan menggunakan variabel kepemimpinan, kapasitas pemetaan masalah, dan program strategis ini. Hasil kajian ini juga berdasarkan metodologi, di mana varibel yang ada diolah melalui focused group discusion (FGD).
Hatta Radjasa mendapat skor 5,91 karena dianggap tidak fokus mengurus ekonomi. Hatta justru terlalu agresif membela Boediona dalam skandal Bank Century. Salah satunya dengan membuat pernyataan bahwa Boediono dan Sri Mulyani akan tetap menjabat hingga 2014.
Sri Mulyani mendapat skor 5,5 karena dinilai sama sekali tak bisa lagi bekerja seiring mencuatnya skandal Bank Century. Sementara Marie Elka Pangestu dinilai terlalu mengikuti arus pasar global semata dan tak memiliki pendirian tentang ekonomi nasional. Karenanya Marie mendapat skor 5,7.
Selama Freddy Numberi menjadi menteri perhubungan, LPI menilai belum ada satu pun kebijakan strategis di bidang itu yang sudah lahir. Skor Freddy adalah 5,9. Muhaimin mendapat skor tertinggi untuk penilaian di bawah 6, dengan skor 5,95. Tapi, Muhaimin dianggap tidak berhasil membuat perbaikan mengenai standardisasi TKI dan keamanan TKI di luar negeri.
Adapun Menteri Kesehatan perlu diganti, karena Menkes Endang tidak menyikapi kasus buruknya layanan rumah sakit dalam perkara Prita. Hal ini ditambah rekam jejaknya yang buruk terkait dugaan penjualan spesimen virus flu burung, dalam masa kementerian sebelumnya. Skor Endang adalah 5,9.
Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata mendapat skor 5,9, karena dianggap tidak memiliki program strategis untuk kementeriannya. Demikain juga EE Mangindaan yang mendapat skor 5,73, karena belum adanya hasil atas reformasi birokrasi.
Dari 34 menteri, hanya Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan yang mendapat skor 7,1. Itu pun bukan karena mereka bagus, tetapi karena tidak ada pelanggaran mencolok yang ditemukan dari keduanya. Bahkan, Suryadharma masih mendapat catatan soal kekerasan horisontal yang memperlihatkan rendahnya toleransi umat beragama di lapangan.
Secara umum, menjelang seratus hari masa jabatan kabinet ini, rata-rata skor kabinet ini hanyalah 6,25. Mayoritas menteri tidak bekerja optimal. "Bisa dipastikan program seratus hari Pemerintah gagal. Tak usah menunggu seratus hari (untuk tahu)," kata Boni.
Ia menambahkan, dalam 100 hari kerja ini, Presiden Yudhoyono menghabiskan terlalu banyak energi untuk memulihkan dan menjaga popularitasnya terkait skandal Bank Century. Pengamat politik UI ini menilai evaluasi internal kabinet pun tak berjalan optimal. Wakil Presiden pun, sibuk menyelamatkan dirinya dari skandal Bank Century. "Kabinet terlalu disibukkan dengan isu makar dan sebagainya," tandasnya.
LPI menyarankan Presiden segera kembali fokus pada koordinasi kabinet. Salah satunya dengan memecat menteri-menterinya yang tidak kompeten. Sebaiknya Presiden mengganti Wakil Presidennya. "Mau dipertahankan dan mengganggu kinerja (Pemerintahan) atau diikhlaskan saja?" kata dia.
LPI menegaskan, Evaluasi semacam ini bukanlah bermaksud menjatuhkan sebuha rezim politik, sehingga disebut sebgai manifestasi makar atau apapun namanya. "Yang diharapkan adalah adanya perubahan kinerja pemerintah setelah menyadari bahwa sebagian masyarakat masih melihat kinerja pemerintah tidak berhasil sesuai yang diharapkan," ujarnya.
Ia menambahkan, tujuan utama dari rapor ini adalah sebagai koreksi moral terhadap pemerintahan SBY-Boediono. "Pertanyaan utama kita dalam evaluasi ini adalah akankah program 100 hari pemeirntah berhasil? Apakah akan mengakhiri tahun 2009 ini dengan peluang prestasi yang bagus atau hanyalah kerja melukis lahit," katanya. (Persda Network/COZ)
