JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century DPR asal Fraksi Partai Golkar Bambang Susatyo menilai naïf pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok yang mengaku lugu dan minim pengalaman politik sehingga ikut dimanfaatkan dalam imbauan yang dikeluarkan Panitia Khusus Hak Angket Kasus Bank Century DPR agar para pejabat terkait menon-aktifkan diri dulu sementara.
"Mereka ikut menyusun kata demi kata rapat konsultasi fraksi, kemudian menyetujuinya setelah dibacakan satu per satu kalimatnya saat rapat paripurna Pansus. Memang, ada interupsi dari Partai Demokrat yang menegaskan bahwa pimpinan Partai demokrat meminta klarifikasi bahwa keputusan Pansus itu bersifat imbauan. Jadi, mana ada dalam politik itu lugu," demikian Bambang saat dimintai tanggapan atas penolakan Presiden untuk menon-aktifkan pejabat terkait kasus Bank Century, Sabtu (19/12) malam di Jakarta.
Bambang juga menyatakan imbauan Pansus Hak Angket DPR sebenarnya bukan ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melainkan kepada para pejabat yang terkait Kasus Bank Century yang akan diperiksa oleh Pansus Hak Angket.
Jadi, imbauan itu ditujukan langsung kepada Boediono yang perna h menjadi Gubernur BI dan anggota KSSK, serta kepada Sri Mulyani yang pernah menjadi Ketua KSSK. Bukan kepada Presiden Yudhoyono yang menjadi atasan Boediono yang sekarang Wapres RI dan Sri Mulyani yang kini Menteri Keuangan, tandas Bambang.
Menurut Bambang, Presiden Yudhoyono saja saat akan mengadukan anggota DPR, Zaenal Ma'arif ke Kepolisian Daerah Jakarta Raya, beberapa tahun lalu, atas tuduhan pencemaran nama baiknya, menyatakan sebagai warga negara biasa agar ia bisa leluasa menjalankan pengaduannya.
"Kenapa Presiden Yudhoyono, Pak Boediono serta Ibu Sri Mulyani tidak mengambil posisi seperti dulu? Tujuan Pansus Bank Century itu justru baik agar saat diperiksa, Pak Boediono dan Ibu Sri Mulyani tidak mengganggu simbol-simbol negara dan protokoler. Sebab, nanti Pak Boediono dan Ibu Sri Mulyani akan disumpah," tambah Bambang.
