JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Perkumpulan Indonesian Corruption Watch, Yanuar Rizki berpendapat, seandainya Menteri Keuangan dinonaktifkan, hal tersebut tidak akan menimbulkan gejolak pasar.
"Nggak ngefek, karena berdasarkan data yang saya punya, pasar ini sudah bergejolak, pertanyaan saya ke Sri Mulyani, kenapa bisa di Oktober fluktuasi kita rata-rata harian 160 poin?" ujar Yanuar Rizki usai menjadi pembicara dalam Seminar Century Gate di Wisma Antara, Sabtu (19/12/2009).
Meskipun demikian, Yanuar Rizki mengakui, posisi Menteri Keuangan saat ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi persaingan fiskal yang semakin ketat. Namun, ia menambahkan, seharusnya yang dibentuk oleh Presiden SBY adalah sistem keungan yang kuat, bukannya ketergantungan kepada seorang Sri Mulyani.
"Kalau kayak begitu, sama saja dengan jaman Pak Harto dong?" katanya.
Dia juga menyarankan, seharusnya Presiden jangan terlalu prosedural. Sebaiknya melihat secara rasional sanggup atau tidak Menteri Keuangan menanggung tugas negara sekaligus menjalani pemeriksaan oleh Pansus Century.
"Kenapa Presiden tidak mengangkat wakil menteri keuangan saja?, jadi tanpa non-aktif tetap ada yang mengurus kepentingan bangsa," imbuhnya.
Seperti diberitakan, Pansus Century mengimbau kepada Presiden untuk menonaktifkan wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sepanjang mereka tidak sanggup menyelenggarakan tugas negara bersamaan dengan pemeriksaan.
