KOPENHAGEN, KOMPAS.com - Hari ini, Jumat (18/12/2009), konferensi perubahan iklim PBB di Kopenhagen akan berakhir. Hingga kemarin sore waktu Denmark, sinyal yang muncul kemungkinan tidak ada kesepakatan ambisius yang dihasilkan seperti mandat Bali Roadmap dan semangat yang didengungkan ketika awal konferensi dibuka.
Dalam acara "The Greatest Debate on Earth" yang diadakan BBC, tadi malam, sinyal ketidakjelasan juga muncul. Para kepala negara yang dihadirkan dalam debat, diantaranya PM Australia Kevin Rudd, Presiden Meksiko Felipe Calderon dan Presiden Maladewa Mohammed Nasheed masih menunjukkan gesekan antara keinginan negara maju dan berkembang.
Rudd menyatakan, ketentuan pengurangan emisi yang diharuskan pada tahun 2020 memberatkan bagi negaranya. Akan tetapi, ia menjamin bahwa Australia akan memenuhi tanggung jawab emisinya untuk masa lalu dan akan datang. Sementara itu, Presiden Maladewa Mohammed Nasheed menyatakan keyakinannya akan tercipta kesepakatan yang berkeadilan baik bagi negara maju maupun berkembang.
Sekjen UNFCCC Yvo de Boer, dalam jumpa persnya kemarin menyatakan bahwa dua kelompok kerja telah melakukan tugasnya dan akan melaporkannya pada sidang pleno yang dihadiri kepala negara. Dalam kesempatan itu, ia menyambut baik dukungan Amerika Serikat yang akan memberikan pendanaan global sebesar 100 miliar dollar untuk dana adaptasi perubahan iklim pada tahun 2020. Amerika menyatakan, dana tersebut akan digalang dari berbagai sumber.
Jika merujuk pada pernyataan dan keterangan terakhir yang diberikan oleh Ketua Delegasi RI, Rachmat Witoelar pada hari Rabu (16/12/2009), hambatan terbesar adalah tidak adanya titik temu antara negara maju dan berkembang dalam hal upaya mitigasi dan adaptasi, terutama pendanaan.
Rachmat sempat menyatakan, kondisi akan berubah apabila Obama memberikan pernyataan yang maju dan menyejukkan. Pernyataan Obama, kata Rachmat, akan diikuti oleh negara maju lainnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton tiba di Kopenhagen kemarin, disaat pembicaraan dan perundingan telah memasuki masa-masa kritis.
Hillary menegaskan, bahwa AS menginginkan tindakan tegas untuk memerangi perubahan iklim. Ia berharap perundingan akan mengambil langkah-langkah penting di saat-saat akhir. "Dalam konteks sesuai yang kuat, semua negara ekonomi utama akan berada di belakang tindakan-tindakan mitigasi dan memberikan transparansi penuh sebagai implementasinya. Amerika Serikat siap untuk bekerja sama dengan negara-negara lain untuk tujuan bersama, dengan menyediakan 100 miliar dollar setahun pada tahun 2020 untuk mengatasi perubahan iklim kebutuhan negara-negara berkembang," kata Hillary mengenai pendanaan yang telah disiapkan negaranya.
Pendanaan Amerika Serikat itu akan difokuskan bagi negara miskin dan negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sedangkan untuk negara berkembang, kemungkinan akan disalurkan dengan catatan adanya pengukuran, pelaporan dan verifikasi emisi. Kabarnya, sejumlah negara berkembang menolak proposal Amerika ini.
Hillary sendiri berpendapat, transparansi harus menjadi acuan utama dalam hal penggunaan pendanaan. Secara terpisah, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy mengatakan, jika kondisi memanas terus terjadi, ia yakin tidak akan ada keputusan yang dihasilkan di Kopenhagen. Dengan kata lain, ia menyebutnya sebagai sebuah kegagalan. Hal itu disampaikan Sarkozy saat memberikan pidato di forum konferensi, seperti dikutip Reuters.
"Waktu sudah melawan kita. Kegagalan di Kopenhagen akan menjadi bencana untuk masing-masing negara dan setiap dari kita," Sarkozy.
Lantas apa yang akan dihasilkan pertemuan Kopenhagen? A bad or a good deal?
