JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusabhakti mempertanyakan bagaimana bisa informasi intelijen milik Badan Intelijen Negara (BIN), yang sangat peka dan serius terkait laporan kemungkinan rencana makar terhadap pemerintah, bisa bocor dan bahkan sampai ke tangan seorang politisi partai politik.
Pernyataan itu disampaikan Ikrar, Rabu (16/12/2009), mempertanyakan pernyataan Ketua Departemen Pendidikan dan Pembinaan Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (PD) Ruhut "Poltak" Sitompul.
Sebelumnya, seperti diwartakan, Ruhut di DPR menyatakan, dirinya mendapat informasi dari BIN tentang adanya dua orang mantan menteri yang berkhianat dan diduga ikut dalam konspirasi untuk menjatuhkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Ikrar, baik Ruhut maupun Kepala BIN Jenderal (Pol) Sutanto harus menjelaskan persoalan ini. Informasi intelijen BIN seharusnya hanya disampaikan ke pengguna utama (prime user), yaitu Presiden. "Bagaimana bisa informasi rahasia segawat itu sampai ke tangan seorang Ruhut yang politisi parpol penguasa," ujar Ikrar.
Informasi seperti itu, menurut Ikrar, berklasifikasi sangat rahasia dan bukan hal yang main-main dan teramat sensitif lantaran terkait kemungkinan rencana makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
Praktik makar untuk menggulingkan seorang kepala negara, ditegaskan Ikrar, bukanlah urusan parpol melainkan masalah serius negara. Informasi BIN tentang itu adalah suatu bentuk sistem peringatan dini (early warning system) untuk mencegah terjadinya pendadakan strategis.
Seharusnya, BIN melaporkan informasi strategis itu kepada Presiden yang lalu mengambil langkah tegas terhadap rencana makar tadi. Tindakan tegas menjadi tugas polisi. "Ini kan janggal, bagaimana bisa informasi sensitif begitu malah sampai ke parpol. Kepala BIN yang juga mantan Kapolri itu seharusnya tahu prosedur," ujar Ikrar.
Lebih lanjut Ikrar menegaskan, langkah klarifikasi dari semua pihak yang terkait harus segera dilakukan sehingga tidak justru merusak institusi pemerintah semacam BIN, yang bisa dianggap menjadi "bawahan" parpol yang kebetulan tengah berkuasa.
"Jangan masyarakat, yang sudah semakin jenuh sekarang, terus dibanjiri isu pepesan kosong macam ini. Sekarang bukan masanya lagi gaya-gaya 'lempar batu sembunyi tangan'. Di era sekarang isu murahan macam begitu harus dihilangkan dan mulailah pemerintah bekerja dengan serius," ujar Ikrar.
