JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan adanya peningkatan kualitas laporan keuangan. Hingga akhir tahun ini, ditargetkan sekitar 45 Kemetrian Negara dan Lembaga (K/L) mendapat opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementrian Negara dan Lembaga (LKKL) dengan Wajar Tanpa Pengecualian sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP).
"Pemerintah akan berupaya untuk peningkatan kualitas laporan keuangan," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Sosialisasi Standar Akutansi Pemeringahan, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/12/2009).
Disamping itu, pemerintah juga menargetkan ada 33 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 5 LKKL mendapat opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) pada tahun ini.
Sementara untuk tahun depan, ditargetkan ada 55 LKKL yang mendapat opini WTP dan 28 LKKL mendapat opini WDP. Kemudian, untuk tahun 2011, ditargetkan ada 78 LKKL mendapat opini WTP dan sekitar 5 LKKL mendapat opini WDP.
Menurut Menkeu, dicantumkannya 5 LKKL yang mendapat opini WDP ini untuk berjaga-jaga apabila masih ada K/L yang tidak dapat mencapai opini WTP karena kompleksitas kegiatannya maupun kurangnya komitmen pimpinan K/L. "Semoga 5 yang WDP ini tidak terjadi, dan seluruhnya bisa WTP," tuturnya.
Menkeu mengatakan LKKL dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2011 yang berkualitas baik dan beropini WTP bukan merupakan target akhir. Diharapkan, Indonesia dapat disejajarkan dengan negara-negara yang pengelolaan keuangannya diakui berkualitas baik secara internasional.
"Pengelolaan keuangan negara terus berkembang dan akan diterapkan penganggaran berbasis kinerja dan akutansi akrual sesuai international best practice," tandasnya.
