Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu Dituduh Bertemu Robert

Kompas.com - 12/12/2009, 07:54 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Khusus Hak Angket Kasus Bank Century mengaku memiliki bukti bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang saat itu menjabat Ketua KSSK, sempat bertemu dan berbicara dengan salah satu pemilik PT Bank Century, Robert Tantular, sebelum memutuskan pengucuran dana talangan yang menyedot uang negara sebesar Rp 6,7 triliun.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Kompas, Jumat (11/12/2009), mengaku tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan apalagi berbicara dengan Direktur Utama Bank Century Robert Tantular. Bantahan kembali disampaikan dalam jumpa pers di Departemen Keuangan pada Jumat malam.

Tuduhan adanya rekaman pembicaraan dirinya dengan Robert dinilai sebagai salah satu bentuk fitnah yang dilontarkan kepadanya.

Transkrip

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tergabung dalam Tim 9, yang memprakarsai hak angket Century, mengaku mendapatkan bukti itu dari hasil investigasi. Bukti itu berupa rekaman dan transkrip rapat konsultasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tanggal 21 November 2008. Mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rapat konsultasi KSSK itu berlangsung pukul 00.11-05.00.

Bambang Soesatyo dari Partai Golkar, salah satu anggota Tim 9, menyampaikan cuplikan transkrip itu dalam rapat konsultasi pimpinan Pansus dengan perwakilan fraksi-fraksi, Jumat.

Pembicaraan Sri Mulyani dengan Robert Tantular yang sempat terekam itu sangat singkat. Pembicaraan terjadi sekitar pukul 04.00.

Menurut Andi Rahmat, anggota Tim 9 dari Partai Keadilan Sejahtera, baik BPK maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah memiliki bukti rekaman itu. Ia pun mengaku sudah mendengarkan langsung rekaman itu. ”Nanti dalam Pansus bisa kita perdengarkan,” ujarnya.

Mengenai kehadiran Robert Tantular di sekitar tempat rapat itu juga terkonfirmasi dalam rekaman pembicaraan sebelumnya. Dalam rekaman tersebut, salah seorang peserta rapat memberitahukan kehadiran Robert kepada Sri Mulyani.

Menurut Andi, rekaman rapat tersebut juga menguatkan hasil audit investigasi BPK bahwa pengambilan keputusan dana talangan (bail lout) itu tidak didasarkan pada data yang kuat. Banyak juga peserta rapat yang mempersoalkan bahwa kasus Century itu akan berdampak sistemik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com