JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Eep Syaefullah Fatah, menyatakan, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai enam infrastruktur yang harus dibangun agar bisa memberantas korupsi secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Hal ini disampaikannya saat mengkuti aksi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/12/09).
Menurut Eep, infrastruktur pertama yakni aktor. Aktor pemberantasan korupsi yakni Presiden Yudhoyono sendiri yang harus direalisasikan dalam bentuk tindakan tegas. Itu syarat awal yang bisa menjamin jalannya proses pemberantasan korupsi. "Di negara-negara lain, misalnya, di Afrika Selatan itu diawali oleh Nelson Mandela. Presiden pun harus bisa membuktikan komitmennya dengan tindakan tegas. Artinya, setiap orang tidak ada lagi yang bisa mencium tangannya koruptor. Kalau masih ada, itu harus ditindak," kata Eep.
Insfrastruktur yang kedua, yakni aturan. Aturan yang jelas dan adanya tindakan konkret dari aturan tersebut seharusnya dikedepankan. "Mari kita lihat bagaimana Undang-undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) itu. Apa sudah sudah membantu pemberantasan korupsi ini," tuturnya.
Infrastruktur ketiga, yakni lembaga. Lembaga yang ada seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Jaksa Agung seharusnya saling bahu-membahu mendukung pemberantasan korupsi. Infrastruktur keempat adalah sinergi dari tiga infrastruktur sebelumnya menjadi mekanisme. "Kalau yang tiga sebelumnya tidak ada, maka mekanisme tidak jalan," singkatnya.
Infrastruktur kelima, yakni publik. Seharusnya di setiap dalam diri masyarakat tertanam semangat antikorupsi. Jika itu ada maka kejadian-kejadian pejabat publik jadi terdakwa korupsi bisa dikurangi. "Memilih wali kota, ternyata terpilih koruptor. Memilih anggota DPR, ternyata terpilih koruptor. Kan itu percuma saja," keluhnya.
Infrastruktur terakhir, yakni sistem. Sistem yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi itu terbangun dari lima infrastruktur sebelumnya. "Sistem itu tidak jatuh dengan sendirinya dari langit. Tapi harus dibentuk," ujarnya.
Eep merasa bersyukur, dirinya selama ini belum menemukan keterlibatan Presiden Yudhoyono dengan skandal Bank Century. Namun, ia akan minta Presiden Yudhoyono diproses secara hukum jika ada bukti keterlibatannya. "Kita sih tidak berharap dia terlibat Century," katanya.
Dengan tumpah ruahnya massa yang mengikuti Hari Antikorupsi Sedunia ini dengan aksi turun ke jalan, hal itu menunjukkan keinginan publik akan pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono semakin besar. Ia merasa kecewa dengan pidato Presiden Yudhoyono yang justru menggambar tidak adanya jiwa kepemimpinan yang tangguh. "Pidato Presiden sudah sangat banyak. Kalau dikumpulin bisa jadi bantal untuk tidur. Publik tidak ingin mendengar Presiden cemas, khawatir, mengeluh, merasa difitnah. Kalau yang itu, sudahlah, simpan saja. Seharusnya dia (Presiden Yudhoyono) berdiri tinggi dan kokoh," tambah Eep. (Persda Network/coz)
