JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Samapta Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Mulyono menganggap aksi masyarakat pada Hari Antikorupsi, Rabu, sebagai bentuk perayaan.
"Kami tidak menganggap itu (aksi masyarakat) sebagai ancaman, tapi bentuk perayaan," kata Kombes Agus Mulyono seusai memimpin apel kesiapan menyambut Hari Antikorupsi Sedunia di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (8/12/09).
Agus mengatakan, polisi wajib memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya di depan umum atau unjuk rasa merayakan Hari Antikorupsi.
Alasannya, kepolisian juga memiliki kepentingan untuk memberantas tindak pidana korupsi sehingga masyarakat dan polisi bisa memiliki persepsi yang sama dalam perayaan Hari Antikorupsi itu.
Polda menerjunkan 4.344 personel untuk mengamankan jalannya aksi pada Hari Antikorupsi itu dan 9.000 anggota bantuan di lingkungan Polres dan Polsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
"Mereka tidak akan dilengkapi senjata api agar tidak terjadi benturan," ujarnya.
Agus memerintahkan anggota kepolisian yang bertugas harus mengenali rekannya agar tidak dimanfaatkan orang lain atau penyusup yang melakukan tindakan provokasi sehingga imbasnya masyarakat akan menganggap polisi bertindak arogan.
Agus menegaskan, anggota polisi harus mewaspadai pelaku yang ingin membenturkan masyarakat dengan aparat keamanan sehingga bisa berdampak terhadap kondisi tidak aman di lokasi unjuk rasa.
Polda mengindentifikasi ada lima titik lokasi yang akan menjadi tempat perayaan Hari Antikorupsi, yakni Gedung DPR RI, Kantor KPK, Bundaran HI, Gedung Bank Indonesia, dan Istana Merdeka atau Monas.
Agus berharap aparat keamanan yang bertugas tidak melakukan tindakan yang menyimpang karena bentuk pengamanan pada Hari Antikorupsi akan berpengaruh terhadap pengamanan pada perayaan Hari Hak Asasi Manusia, Kamis (10/12/09).
Jika perkembangan situasi yang tidak aman maka anggota polisi sudah memiliki langkah penanganannya sesuai dengan prosedur dan ketetapan pengamanannya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Boy Rafli Amar menuturkan, sepuluh elemen masyarakat sudah melaporkan rencana aksinya kepada pihak kepolisian terkait unjuk rasa pada Hari Antikorupsi Sedunia.
Elemen masyarakat tersebut, antara lain, Arus Aliansi Rakyat untuk SBY, Serikat Pekerja Kereta Api, Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa, LSM Bima, Gerakan Indonesia Bersih, GMNI, GMKRI, Kompak, Unas, Gapura, serta Forum 77-78.
Sedangkan anggota yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi terdiri dari Satuan Samapta, Lalu Lintas, Intel, Reserse Kriminal, Pengendalian Masyarakat (Dalmas) termasuk mempersiapkan Brigadir Mobil (Brimob).
"Namun, tidak ada penetapan peningkatan status keamanan di wilayah Jakarta terkait aksi Hari Antikorupsi itu," ujar Boy.
