JAKARTA, KOMPAS.com — Belum lama ini, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo melarang penyelenggaraan kegiatan-kegiatan eksesif di Bundaran HI. Hal ini termasuk pelarangan pendirian panggung di Bundaran HI. Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) menilai pelarangan ini berkaitan erat dengan upaya pembatasan perlawanan rakyat terhadap koruptor.
"Larangan ini jelas mengada-ada. Sudahlah, lebih baik Fauzi Bowo mengurus banjir dan kemacetan di Jakarta daripada mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi," ujar Fadjroel kepada Kompas.com, Senin (7/12).
Ditambahkan Fadjroel, pelarangan pendirian panggung di sekitar Bundaran HI sama dengan pembatasan unjuk rasa, yang dijamin dalam undang-undang. Maka dari itu, pelarangan tersebut melanggar hak-hak konstitusional warga dalam menyatakan pendapat.
Berdasarkan penelusuran Fadjroel, Pemprov DKI Jakarta lah yang kerap mendirikan panggung di sekitar kawasan Bundaran HI. "Penelusuran saya di Google, justru Pemda DKI-lah yang sering mendirikan panggung, terutama selama kepemimpinan Sutiyoso hingga sekarang," tandasnya.
Fadjroel menjamin bahwa Gerakan 9 Desember, yang diperingati sebagai Hari Antikorupsi Sedunia, sepenuhnya terbebas dari kekerasan. "Gerakan kami terinspirasi dari Mahatma Gandhi, damai dan antikekerasan," tambahnya. Dalam mengantisipasi adanya kelompok-kelompok bayaran, Fadjroel mengatakan akan mengedepankan dialog.
Sementara itu, aktivis Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika Nia Sjarifudin mengatakan, aksi ini juga merupakan bagian dari pendidikan politik kepada rakyat. "Jika terjadi perbedaan pendapat, ini akan disikapi dengan kepala dingin dan dialog," tambahnya.
Aktivis lainnya, KH Maman Imanulhaq, juga memastikan bahwa massa yang bergabung dengan gerakan yang dirintis Kompak tidak akan melakukan kerusakan apa pun. "Skenarionya hanya datang, berbicara, doa, dan pulang," tambahnya.
