SEMARANG, KOMPAS.com - Fraksi PDI-Perjuangan memastikan akan tetap mengawal kasus Century, meskipun kepemimpinan Idrus Marham dalam Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century diragukan banyak pihak.
Ketua I Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI Puan Maharani, Minggu (6/12), mengatakan, partainya tidak akan ikut terhadap arus kebijakan partai koalisi, jika apa yang diputuskan Pansus tidak sesuai dengan apa yang diinginkan PDI-P, yaitu keterbukaan dalam penanganan kasus Bank Century termasuk pelanggaran-pelanggaran kebijakan di dalamnya.
"Jika tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan sejak awal, partai melalui pleno akan mengambil langkah-langkah tegas," ujar Puan ketika menghadiri Rapat Kerja Daerah V Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan Jawa Tengah, di Kota Semarang, Jateng.
Jika kinerja Pansus mengecewakan, Puan mengatakan, PDI-P akan bernegosiasi ulang untuk menjadi ketua Pansus dan mengganti anggota Pansus dari Fraksi PDI-P.
Menurut Puan, pemanggilan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Pansus Angket Kasus Bank Century merupakan hal yang sangat penting mengingat posisinya sebagai saksi kunci ketika pelanggaran Century terjadi.
Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI Tjahjo Kumolo menambahkan, Pansus juga harus memanggil pihak-pihak yang terkait langsung dengan kasus tersebut termasuk mantan Gubernur Bank Indonesia yang sekarang menjabat sebagai Wakil Presiden Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Presiden juga harus merelakan pemanggilan keduanya," kata Tjahjo.
Tjahjo juga menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian seharusnya sudah mengambil langkah-langkah konkret terkait hasil investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Sementara, anggota DPR RI lainnya dari PDI-P Budiman Sudjatmiko menilai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menanggapi dugaan limpahan dana Bank Century untuk kampanye Partai Demokrat adalah hal yang gegabah. Untuk itu, dia meminta SBY mencabut pernyataannya.
"Presiden saat itu menyatakan tidak satu senpun dana kampanye Partai Demokrat berasal dari uang yang tidak halal. Hal ini merupakan pembelajaran politik yang tidak baik kepada masyarakat," katanya.
Menurut Budiman, parpol yang terdiri dari sekumpulan manusia tidak mungkin terlepas dari kesalahan dan dosa. "Jika terbukti ada satu sen saja yang mengalir ke Partai Demokrat, SBY sudah melakukan pembohongan publik," ucapnya.
