JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan adanya motivasi politik di balik aksi sejumlah pihak memperingati Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember nanti justru mengganggu kondisi psikologis pemberantasan korupsi. Hal itu justru akan mendorong pihak-pihak yang memang mendukung pemberantasan korupsi menjadi mundur.

Hal itu diungkapkan dosen Ilmu Politik UI, Andrinof Chaniago, di Jakarta, Sabtu (5/12). ”Pernyataan Presiden tidak simpatik serta menyebarkan kecemasan dan kekhawatiran ke masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, kemarin, mengatakan, pernyataan Presiden itu untuk menyadarkan agar masyarakat waspada sehingga tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan tertentu.

Julian juga mengatakan, reaksi sejumlah pihak terhadap pernyataan Presiden sudah berlebihan. Menurut dia, Presiden tidak keberatan terhadap unjuk rasa yang spontan untuk mendukung pemberantasan korupsi. ”Tapi, yang tidak dikehendaki adalah bila unjuk rasa itu diprovokasi dan tidak terkendali sehingga terjadi kerusuhan,” ujar Julian.

Ia mengemukakan, mengenai pemberantasan korupsi, apa yang dilakukan pemerintah cukup jelas dan membuahkan hasil yang cukup menggembirakan.

Adapun menurut Andrinof, tanpa diucapkan oleh Presiden, kemungkinan setiap unjuk rasa atau agenda politik lainnya ditunggangi kepentingan politik selalu ada. Hal itu juga pasti menjadi perhatian dari penyelenggara aksi. ”Secara psikologis, pernyataan itu justru membatasi ruang gerak masyarakat yang murni mendukung proses pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Andrinof menambahkan, adanya tokoh politik di belakang setiap aksi atau peristiwa politik adalah hal yang wajar. Siapa pun pemimpin di dunia tidak ada yang mendapat dukungan bulat 100 persen dari semua elemen bangsa. Karena itu, wajar jika ada tokoh politik yang mendukung aksi-aksi politik.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo menilai, pernyataan Presiden untuk memberikan peringatan agar aksi yang dilakukan nanti tidak mudah disusupi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Aktivis Koalisi Masyarakat Antikorupsi (Kompak), Fadjroel Rachman, kemarin, mengatakan, atas pernyataannya itu, SBY harus minta maaf secara terbuka kepada publik antikorupsi karena menuduh Gerakan 9 Desember pada Hari Antikorupsi Sedunia, di mana Kompak bersama para tokoh agama dan tokoh nasional yang menggagasnya, ditunggangi pihak-pihak tertentu. ”Gerakan 9 Desember adalah gerakan aktivis dan rakyat antikorupsi di seluruh Indonesia, serentak di 33 provinsi, 400-an kabupaten/kota, dengan beragam acara, dari aksi, diskusi, sampai pembacaan puisi,” ujarnya. (MZW)

Share

Tweet