JAKARTA, KOMPAS.com - Komposisi anggota serta ketua Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century, yang terbentuk dan dihasilkan melalui proses voting di DPR Jumat malam kemarin, disikapi pesimisme yang kuat dari sejumlah kalangan. Baik pakar komunikasi Universitas Indonesia (UI) Effendi Ghazali maupun peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, yang dihubungi Kompas, Sabtu (5/12), keduanya mengaku tidak lagi mau berharap pada Pansus Hak Angket Kasus Bank Century.
Bahkan Effendi, yang juga aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak), menilai dan memprediksi langkah-langkah yang akan diambil pansus nantinya hanya akan menjadi tak lebih dari sekadar bentuk aborsi politik, yang justru menggagalkan upaya pengungkapan kasus tersebut.
"Pembentukan pansus kemarin itu kan sebelumnya sudah 'diamankan' terlebih dahulu oleh pemerintah. Jadi bisa dibilang, komposisi ketua dan anggota pansus yang terbentuk tidak murni berasal dari keinginan menuntaskan kasus itu dan sudah tercemar oleh upaya intervensi pemerintah," ujar Effendi.
Effendi juga mengaku kecewa, termasuk pada anggota Tim Sembilan yang kemarin menjadi inisiator pembentukan pansus dan bahkan pada sejumlah tokoh yang sempat didatangi untuk dimintai dukungan moril dan politik. Padahal sebelumnya beberapa inisiator tadi mengaku berani, bahkan untuk walk-out.
Mereka dinilai Effendi tidak berupaya maksimal untuk memperjuangkan pembentukan pansus seperti yang digagas dan diidealkan sebelumnya, untuk mengungkap dan menuntaskan persoalan tersebut. Padahal seharusnya mereka masing-masing punya kemampuan untuk itu.
"Hal itu sama artinya membohongi rakyat. Para inisiator itu berkeliling cari dukungan tapi saat masuk mekanisme politik mereka bahkan tidak mampu mempertahankan diri untuk tetap masuk dalam pansus. Begitu juga para tokoh, tidak bisa memperjuangkan padahal seharusnya mereka bisa karena masih punya pengaruh di dalam (parpol)," ujar Effendi.
Menurut Effendi, seharusnya bangsa ini belajar dari keberhasilan dan kesungguhan para legislator di negara maju, seperti dalam skandal Watergate di Amerika Serikat, yang kemudian memaksa Presiden Richard Nixon mundur karena terbukti terlibat. Baik Partai Demokrat maupun Partai Republik, kala itu, sama-sama menunjuk dan menugaskan beberapa anggotanya, yang memang terjamin integritas serta kesungguhannya dalam mengungkap dan menuntaskan skandal tersebut.
Keberhasilan juga disebabkan figur ketua Special Committee-nya saat itu, Sam Erwin, yang juga berkomitmen kuat dan berintegritas. Namun berbeda dengan Pansus Hak Angket Bank Century, Effendi menilai keberadaannya justru tidak memberi harapan apa pun bagi masyarakat.
"Kalau pun masih ada harapan, paling-paling cuma 10 persen. Mukjizat kalau mereka bisa mewujudkan rasa keadilan seperti diinginkan masyarakat. Kami anggap mereka tidak lagi sekadar 'masuk angin' macam pansus-pansus serupa sebelumnya, tapi sudah jadi 'aborsi politik'," ujar Effendi.
Saat dihubungi terpisah, Ikrar meragukan sosok Idrus Marham sebagai Ketua Pansus terpilih. Dari rekam jejaknya Idrus diketahui sudah sejak lama memiliki kedekatan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. "Ribut-ribut kemarin soal pembentukan pansus kan hanya taktik buying time saja untuk mencari siapa kira-kira orang yang cocok untuk jadi ketua pansus. Jatuh lah pilihan ke Idrus Marham, yang memang sangat dekat dengan Yudhoyono. Kedekatan bahkan sejak awal reformasi, juga saat presiden masih jadi Menko Polkam," ujar Ikrar.
Lebih lanjut Ikrar menyatakan masyarakat sekarang tinggal menunggu saja kelanjutan langkah pansus. Menurutnya, baik DPR, Pansus, terutama Partai Golkar dan Idrus Marham, akan diawasi oleh rakyat, yang diyakini Ikrar sudah jauh lebih kritis dan pintar serta tidak mudah mengalami amnesia politik lagi seperti di masa sebelumnya.
