JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah pelarangan pembangunan menara masjid di Swiss bisa diselesaikan melalui dialog antaragama, bukan dengan cara kekerasan. Pemerintah Swiss diharapkan bisa membuka pandangan warganya tentang penghormatan terhadap keberagaman beragama. Pesan itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin saat menerima kunjungan Wakil Duta Besar Swiss Sonja Hurlimann, di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/12). Menurut Din, wajar apabila umat Islam memprotes larangan pembangunan menara masjid. ”Namun protes tidak boleh berlebihan, apalagi sampai menggunakan kekerasan,” katanya. Permasalahan itu, lanjut Din, bisa diselesaikan dengan mengintensifkan dialog antaragama. Pemerintah Swiss diminta membuka pandangan rakyat tentang pentingnya penghormatan terhadap keberagaman beragama. Wakil Duta Besar Swiss datang untuk menjelaskan masalah larangan pembangunan menara masjid. Menurut Hurlimann, larangan pembangunan menara masjid itu diusulkan oleh salah satu kelompok kanan radikal. Usulan itu pada awalnya ditolak oleh pemerintah serta sebagian besar anggota parlemen. Namun pada saat referendum dilakukan, 57 persen penduduk Swiss menyetujui jika peraturan tersebut dilakukan. ”Ada 43 persen rakyat yang tidak setuju, mereka berasal dari berbagai agama,” terang Hurlimann. Usulan pelarangan itu diajukan karena kekhawatiran sebagian warga akan tumbuh suburnya fundamentalisme Islam. Meski ada larangan pembangunan menara masjid, Pemerintah Swiss tidak akan melarang pembangunan masjid dan tidak akan membatasi ibadah warga muslim. Bahkan, empat menara masjid yang sudah ada juga tetap dibiarkan berdiri. Jumlah warga muslim di Swiss 300.000-400.000 jiwa atau sekitar 5 persen dari total penduduk Swiss yang mencapai 7,5 juta jiwa. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang juga Sekretaris Jenderal Konferensi Internasional Cendekiawan Muslim (International Conference of Islamic Scholars/ICIS), KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu, menyayangkan hasil referendum tersebut. ”Ini merupakan langkah mundur demokrasi dan menjadi trend di seluruh dunia,” tegasnya. Hasyim berharap Pemerintah Swiss bisa meninjau ulang peraturan tersebut karena tidak rasional. Di negara-negara Barat lainnya, termasuk di Roma, Italia, pembangunan menara masjid tidak dilarang meskipun ketinggiannya dibatasi.
