JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyatakan, lembaganya tidak pernah membocorkan data aliran dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Kalau ada pihak-pihak yang mengungkap nama penerima dana, datanya tidak berasal dari PPATK.
"Nama kami dicatut. Kami tidak punya data informasi nama-nama penerima aliran dana dari Bank Century," kata Yunus dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dan PPATK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/12).
Seperti ramai diberitakan, Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) beberapa waktu lalu mengungkap sejumlah nama dan lembaga yang diduga menerima aliran dana Century. Menurut Bendera, Komisi Pemilihan Umum disinyalir menerima dana Rp 200 miliar, LSI Rp 50 miliar, FOX (konsultan politik pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dalam pemilu 2009) Rp 200 miliar, Partai Demokrat Rp 700 miliar, Edhie Baskoro Yudhoyono Rp 500 miliar, Hatta Radjasa Rp 10 miliar, mantan Panglima TNI Djoko Suyanto Rp 10 miliar, mantan Jubir Presiden Andi Malarangeng Rp 10 miliar, Rizal Malarangeng Rp 10 miliar, Choel Malarangeng Rp 10 miliar, dan pengusaha Hartati Murdaya Rp 100 miliar.
"Kami tidak mempunyai data seperti itu. Jadi, apa yang kami bocorkan?" kata Yunus. Kalaupun memiliki data tersebut, tuturnya, PPATK tidak akan membocorkannya. Sebab, Pasal 10a UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mencantumkan hukuman yang berat jika PPATK membocorkan data, yaitu 10-15 tahun.
"Kami tidak akan menuntut pihak-pihak yang telah mencatut nama kami. Kami telah melakukan klarifikasi kemarin. Lagi pula, individu-individu yang dilaporkan menerima dana telah melaporkan ini ke pihak berwajib. Jadi, kami tidak akan mengarah ke sana," kata Yunus.
