JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyayangkan sikap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK yang tidak proaktif dalam menelusuri aliran dana Bank Century. Seperti yang diberitakan, PPATK baru melakukan analisis terhadap 51 nasabah atas permintaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait audit investigasi kasus Bank Century.
"Kami sayangkan PPATK tidak secara proaktif untuk membuka keseluruhan, tapi hanya berdasarkan permintaan BPK sehingga jauh dari harapan masyarakat," kata politisi dari PDI-P ini seusai pertemuan dengan PPATK di Gedung DPR, Selasa (1/12) petang.
Dengan laporan hasil analisis PPATK yang sedemikian sederhana tersebut, menurut Pramono, diperlukan terobosan yang lebih proaktif dari pansus hak angket Century untuk meminta data kepada Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Pansus akan berikan otoritas ke PPATK untuk buka lebih jauh, dari yang diharapkan bisa dibuka. Mendorong PPATK agar tak hanya bekerja sesuai permintaan BPK," ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa skandal Bank Century terdiri dari dua jenis masalah. Yakni soal kebijakan, yang pada akhirnya memunculkan bail out sebesar Rp 6,7 triliun, dan masalah aliran dana yang menjadi kewenangan PPATK untuk melakukan penyelidikan.
"Kalau PPATK bisa membuka ini, akan sangat membantu pansus. Saya merasa PPATK belum optimal. Saya katakan, ini keinginan publik luar biasa, kenapa PPATK tidak proaktif ambil langkah. Bukan hanya soal aliran dana sebatas yang diminta BPK, tapi keseluruhan," tandasnya.
