JAKARTA, KOMPAS.com- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi berharap agar masyarakat tidak menstigmatisasi terlebih dulu Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai pihak yang salah dalam keputusan dana talangan Bank Century sebelum didengar keterangannya di Panitia Khusus DPR tentang hak angket Bank Century.
Kedua pejabat itu juga dinilai tidak perlu mengundurkan diri dulu terkait dengan hasil audit investigasi BPK. Terlalu berlebihan meminta keduanya mengundurkan diri dari jabatannya.
Meski begitu, Muladi menyarankan agar Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani menfokuskan juga secara khusus terhadap masalah Bank Century, selain juga menjalankan tugas sehari-harinya sebagai anggota Kabinet Indonesia Bersatu dal pemerintahan.
Demikian disampaikan Muladi saat ditanya pers, seusai memimpin pertemuan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan ke-43 Lemhannas di Istana Wapres, Jakarta, Senin (30/11) siang.
"Jangan belum apa-apa, karena berita koran soal Bank Century, keduanya sudah diminta mundur. Mahkamah Konstitusi (MK) saja membatalkan pasal yang meminta pimpinan KPK nonaktif jika sudah menjadi terdakwa, masa ini malah mundur," kata Muladi.
Menurut Muladi, biarkan Boediono dan Sri Mulyani diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang namanya sistemic effect terhadap Bank Century jika tidak dan diberi dana bantuan pemerintah," ungkap Muladi.
Dikatakan Muladi, posisi Wapres Boediono sangat menentukan dalam pemerintahan. "Jika terjadi apa-apa, dikhawatirkan bisa menimbulkan gejolak politik yang tidak kecil bagi jalannya pemerintahan," jelas Muladi.
Namun, lanjut Muladi, pihaknya mendukung jika Boediono dan Sri Mulyani harus memperhatikan masalah Bank Century, selain tugas lainnya di pemerintah. "Sebab, memang kasus Bank Century bisa mempengaruhi citra yang luar biasa di dunia. Gonjang-ganjing ini yang saya prihatinkan dan khawatirkan ," demikian Muladi.
