JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur LSM Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mencemaskan munculnya gejala aksi massa tandingan yang berpotensi untuk membentrokkan massa terkait dengan kasus Bank Century yang tengah hangat dibahas di media.

"Kami mengimbau agar para pendemo bayaran segera menghentikan aksinya karena bisa mengancam tidak hanya fisik para demonstran, tetapi juga bisa menghancurkan tatanan demokrasi yang telah terbangun dengan baik di Indonesia," kata Ray di Jakarta, Minggu (29/11).

Menurut dia, aksi yang timbul murni karena kesadaran masyarakat sendiri adalah baik dan sesuai dengan nafas demokrasi. Namun, lanjutnya, bila terdapat pendemo yang tampil karena dia dibayar oleh pihak tertentu maka hal itu jelas-jelas berpotensi menghancurkan demokrasi.

Demokrasi merupakan tatanan pemerintahan yang mendengarkan aspirasi murni rakyat dan bukan ditentukan berdasarkan kekuatan modal atau uang dari satu pihak yang mampu untuk "membayar" suara rakyat.

Terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Century, Ray berpendapat, audit tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa terjadi kesalahan dalam hal administratif dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan sejumlah pihak yang bertanggung jawab untuk menyalurkan dana talangan Bank Century.

Sebelumnya, puluhan aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) yang menggelar aksi damai di Jakarta, Minggu (29/11) pagi, mendapatkan aksi tandingan dari sebanyak puluhan orang yang sebagian di antaranya memiliki bentuk tubuh tegap. Pendemo tandingan tersebut juga tidak jelas berasal dari kelompok mana.

Bila aktivis Kompak berunjuk rasa menggelar aksi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka puluhan orang bertubuh tegap tersebut menginginkan antara lain agar KPK dibubarkan. Sejumlah orang tersebut mengaku bahwa mereka diberikan imbalan uang dan makanan untuk menggelar aksi demonstrasi anti-KPK tersebut.