JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) mengecam tindakan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang melarang Kompak mendirikan panggung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).
“Itu melanggar Undang-undang Dasar 1945. melanggar kebebasan untuk menyatakan kebebasan berpendapat,” kata Fadjroel Rachman, Koordinator Kompak, di sela-sela demo Kompak di Bundaran HI, Minggu (29/11).
Hal senada diungkap anggota Kompak yang juga anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR RI Maruarar Sirait. Ia menilai tindakan Foke, panggilan akrap Gubernur sebagai sebuah pemasungan demokrasi. “Yang saya tahu, kalau demokrasi semakin dipasung maka gelombang perlawanan itu akan semakin membesar,” ujar Maruarar.
Seperti telah diberitakan, Foke melarang aksi yang tidak mewakili kelompok luas di Bundaran HI. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan Peresmian Stasiun Pemantau Kualitas Udara pada hari ini di Bundaran HI, sebelum Kompak menggelar aksi. Rencananya Kompak akan menggelar aksi di atas panggung kecil.
Lebih lanjut anggota Kompak Yudi Latief mengaku kecewa dengan keputusan Foke. Karena pemasangan panggung salama ini tidak masalah apalagi dalam suasana hari bebas kendaraan bermotor. “Beliau menggunakan garda ganda. Seharusnya tidak boleh, satu dilarang yang lain juga,” ucap Yudi.
Aksi Kompak ini saja mendapat "gangguan" dari Foke. Tapi juga ada sekelompok massa tidak dikenal yang mencoba membubarkan Kompak. Polisi dan Satpol PP telah menjaga bakal panggung sejak semalam untuk berjaga-jaga bila Kompak nekad mendirikan panggung.
"Tidak ada jalan lain kami melawan siapa saja yang menentang UUD 1945. Siapapun yang cinta Indonesia cinta damai. Kita lakukan aksi ini dengan damai dan terhormat,” ucap Fadjoel. Aksi Kompak pun ditutup dengan doa oleh Romo Ignatius Sandyawan Sumardi.
