JAKARTA, KOMPAS.com - Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan tanggapan atas desakan untuk menonaktifkan Sri Mulyani terkait dugaan keterlibatan Menteri Keuangan itu dalam kasus aliran dana Bank Century.  Gus Dur menilai, jika Sri Mulyani terbukti bersalah, ia tak cuma harus dinonaktifkan tetapi juga harus diproses sesuai hukum.

"Itu (penonaktifan) gak cukup. Ya, orang nyolong ayam aja berbulan-bulan, masak ini nyolong duit negara. Saya itu percaya betul kepada kedaulatan hukum. Dengan adanya kedaulatan hukum maka pengadilan menjadi bebas. Maka orang yang bersalah ya harus ditindak. Ini yang harus diperhatikan," ujar Gus Dur saat bertemu dengan perwakilan Tim Sembilan Angket Century yang hendak meminta dukungannya di kantor PBNU Jakarta, Sabtu (28/11).

Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu dianggap terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mengucurkan dana Rp6,7 triliun untuk menyehatkan Bank Century. 

Menurut salah satu penggagas angket Century dari fraksi PDI-P Maruarar Sirait, kucuran dana ke Bank Century tersebut cacat hukum jika ditinjau dari audit BPK.

"Saat BPK mengeluarkan hasil audit investigasi disebutkan setelah Perpu No. 4 ditolak itu tidak punya dasar hukum. Kami tidak mengada-ada, memang ada kucuran dana yang cacat hukum," ujar Muarar.