JERUSALEM, KOMPAS.com - Israel akhirnya menyetujui pembangunan 28 gedung publik baru di Tepi Barat Palestina. "Pembangunan gedung publik dan sekolah-sekolah itu harus dirampungkan pada saat dimulainya tahun pelajaran baru September tahun depan," kata Menteri Pertahanan Ehud Barak, Jumat.

Persetujuan Ehud Barak untuk pembangunan gedung publik itu dicapai beberapa hari setelah pengumuman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menangguhkan pembangunan permukiman baru di Tepi Barat, yang disambut hangat oleh Presiden AS Barack Obama.

Washington telah mendesak Israel, agar tahun ini membekukan secara penuh pembangunan permukiman baru Yahudi di Tepi Barat sesuai permintaan Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebagai syarat diselenggarakan kembali perundingan perdamaian Israel-Palestina. Namun, Netanyahu hanya menyepakati pembekuan permukiman baru selama 10 bulan.

Hal ini tentu sja ditolak keras oleh Palestina. Apalagi, keputusan Israel itu juga mencakup pula Jerusalem Timur yang dicaplok Zionis Yahudi itu pada 1967.
    
Kota Suci Jerusalem saat ini menjadi persoalan pelik, yakni di satu pihak Palestina menginginkan untuk menjadikannya sebagai ibu kota setelah merdeka nanti, sementara di pihak lain, Zionis Yahudi juga memasukkan wilayah itu sebagai bagian integral kedaulatan Israel sebagai "ibu kota abadi" bangsa Yahudi.

Keputusan Kementerian Pertahanan itu juga tidak termasuk pembangunan ratusan unit rumah baru di Tepi Barat yang saat ini sedang dalam proses perampungan.

Rusia telah mendesak Israel untuk menghentikan sama sekali pembangunan permukiman baru Yahudi di Tepi Barat, termasuk di Jerusalem Timur. Namun, Inggris, Prancis dan AS menyambut baik pengumuman PM Netanyahu mengenai penangguhan sementara pembangunan permukiman baru selama 10 bulan, guna menghidupkan kembali perundingan proses perdamaian Israel-Palestina, yang mandeg sejak agresi militer Israel ke Jalur Gaza dalam pergantian tahun ini.