JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi atau KOMPAK, Kamis (26/11) pagi menemui pimpinan DPR yang diwakili Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung dan sejumlah inisiator hak angket.

Para aktivis KOMPAK ini menyatakan dukungannya terhadap pengajuan hak angket atas kasus dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. "Kami ingin bertanya dan sharing informasi terakhir mengenai perkembangan hak angket. Sebagai masyarakat, kami tidak akan memicingkan mata kami sedikit pun terhadap perjalanan hak angket," ujar aktivis KOMPAK, Effendi Gazali, kepada para wartawan di depan Ruang Pers DPR RI.

Sementara itu, aktivis KOMPAK lainnya, Fadjroel Rahman, secara spesifik akan mengatakan, pimpinan panitia khusus hak angket atas kasus Bank Century sebaiknya tidak dipimpin oleh anggota fraksi Partai Demokrat. Pasalnya, ada dugaan bahwa sebagian aliran dana Bank Century mengalir ke partai politik tertentu. "Dengan demikian, tidak ada kecurigaan publik bahwa ada penggembosan pansus dari dalam," tukasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPD Laode Ida mengatakan, sebagian anggota DPD pun telah menyatakan dukungannya terhadap upaya klarifikasi dalam kasus Bank Century. Dikatakannya, hingga minggu lalu, jumlah anggota DPD yang menyatakan dukungannya telah mencapai 60 orang, atau sekitar 50 persen dari kekuatan DPD.