JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Politik Prof Ichlasul Amal mengatakan, demokrasi dan otonomi daerah selain membawa efek positif juga membawa ekses disintegrasi, penghambat pembangunan bangsa dan juga meningkatkan kesenjangan.
    
Hal itu dinyatakan cendekiawan asal Universitas Gadjah Mada (UGM) itu pada pidato inaugurasinya untuk menjadi anggota Komisi Ilmu Sosial AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) di Jakarta, Rabu.
    
"Wajar bila muncul pendapat bahwa sistem politik yang memfasilitasi sistem pilkada (pemilu kepala daerah) dan desentralisasi atau otonomi daerah membahayakan integrasi nasional," katanya.

Secara alami, ujar dia, Indonesia adalah masyarakat  plural dan heterogen yang menyulitkan tercapainya konsensus dan kekuasaan yang terlegitimasi. Ia mencontohkan usaha pembentukan provinsi Tapanuli di Sumatra Utara yang melibatkan etnik dan agama kepentingan sejumlah elit  daerah tersebut hampir saja memicu kerusuhan.
    
Menurut dia, pemekaran wilayah kenyataannya tidak sekedar demi alasan efisiensi administrasi pemerintahan yang dinilai terlalu luas, tetapi sering kali juga mengandung kepentingan primordial elit setempat termasuk untuk mendapat kesempatan menjadi pejabat yang berkuasa di daerah baru.

Pergolakan memperebutkan kursi kepala daerah, ujarnya, juga menghambat pembangunan yang lebih bisa dilaksanakan dalam kondisi tenang dan kondusif. "Otonomi daerah yang seharusnya bisa memacu peningkatan kapasitas rakyat memajukan daerahnya masing-masing justru memicu kesenjangan antar daerah," katanya.
    
Kesenjangan antara daerah kaya dan miskin  semakin menjadi-jadi ketika dilaksanakan otonomi daerah, karena sistem administrasi  anggaran menghapus inpres-inpres subsidi daerah.

Misalnya Kabupaten Bengkalis  di Riau yang memiliki APBD sampai Rp2 triliun lebih, sementara sejumlah kabupaten lain hanya memiliki pendapatan puluhan miliar per tahun, ujarnya.

Menurut dia, kebijakan sentralistik dan penyeragaman cukup efektif secara politik  karena terbukti membawa stabilitas politik dan ekonomi dalam jangka waktu relatif lama, meskipun muncul rasa ketidakadilan dari sejumlah daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah.