JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (Kasum) menilai Kasus pembunuhan aktivis Munir yang belum terselesaikan saat ini merupakan salah satu bentuk mafia peradilan.

Menurut Uli Parulian, tim legal Kasum, kasus Munir dapat digolongkan kasus mafia pengadilan karena argumentasi putusan pengadilan yang selama ini lemah dan hakim yang tidak profesional. "Salah satu ciri mafia keadilan, argumentasi yang lemah. Dalam kasus Munir, selain argumentasi yang lemah, jaksa juga tidak profesional," ujar Uli saat jumpa pers di kantor Imparsial Jakarta, Selasa (24/11).

Menurut Kasum, lemahnya argumentasi pengadilan dan jaksa terlihat dari rekam jejak kasus ini. Pertama, pemilihan Jaksa Penuntut Umum yang prestasinya tidak meyakinkan. Kedua, dakwaan yang lemah dengan memasukkan motif dan konstruksi fakta hukum dan logika hukumnya lemah. Ketiga, tuntutan yang menyalahi kaidah hukum dan rasa keadilan dengan hanya menuntut Muchdi 10 tahun padahal Polycarpus yang hanya aktor lapangan dituntut seumur hidup. Dan terakhir, kasasi dinilai lemah, diajukan dengan argumentasi sangat minim hingga kasasi tidak diterima atau disebut NO.

"Rekam jejak ini memberi gambaran bagaimana kasus pembunuhan Cak Munir di rekayasa sedemikian rupa sehingga pelaku pembunuhan Munir hanya Polycarpus tanpa menyentuh aktor intelektual," tambah Sekretaris Eksekutif Kasum, Choirul Anam.  "Apalagi sejak awal kejaksaan ngotot bahwa PK (Peninjauan Kembali) Muchdi akan diajukan dengan kekhilafan hakim. Alasan kekhilafan itu sangat potensial menjadi bagian rekayasa kasus," imbuh Anam.

Sebelumnya, Kasum mendesak agar PK Muchdi segera diajukan dan dilakukan dengan Novum, jika tidak, keterlambatan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya pelemahan kasus. Selain itu, Kasum juga mendesak agar aparat jaksa yang bertanggung jawab terhadap kasus pembunuhan aktivis Munir segera diganti.