JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah memastikan proses restrukrisasi di tubuh manajemen PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) bakal rampung pada akhir tahun ini.
"Kita berharap mudah-mudahan sebelum tutup tahun dua-duanya sudah selesai. Ini dua ya, PLN dan Pertamina. Kita bekerja keras, ini mudah-mudahan siapa tahu sebelum tutup tahun sudah selesai," kata Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, seusai Rapat Koordinasi Terbatas soal Ketahanan Pangan di Kantor Menko, Selasa (24/11).
Untuk Pertamina, Mustafa mengatakan, ada pos-pos tertentu yang memerlukan penambahan atau penguatan, termasuk direktur hulu dan SDM. "Kemungkinan, itu yang sedang tapi belum final. Ini masih kita godok, jadi dinamikanya seperti itu. Itu bagian dari reformasi manajemen," ujarnya.
Adapun untuk uji kelayakan dan kepatutannya, Mustafa menyatakan, sedang dalam proses penyelesaian. "Sedang jalan, untuk Pertamina on going. Kita harapkan, belum berani pasang target. Yang jelas minggu ini kita akan lebih banyak fokus pada Pertamina. Meneruskan sedikit proses PLN," paparnya.
Khusus untuk PLN, ia mengatakan bahwa pergantian manajemen akan disesuaikan dengan evaluasi tim antar-departemen, yaitu Depkeu, Departemen ESDM, dan Kementerian BUMN, mencakup aspek teknis, pembiayaan, dan tarif dasar listrik. "Tetapi, kalau PLN, saya katakan jangan diplintir. Sementara itu, baik jabatan direksi maupun komisaris yang masih kosong di Pertamina akan segera diisi," ungkapnya.
Menurutnya, dari perubahan tersebut akan ada penambahan struktur. "Ada pos-pos tertentu yang kelihatannya diperlukan penambahan atau penguatan," katanya.
Sejumlah nama yang segera diganti antara lain Komisaris Utama PT Pertamina Jenderal (Purn) Polisi Sutanto yang kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), anggota Komisaris Pertamina Gita Wirjawan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina Waluyo menjadi anggota KPK.
