JAKARTA, KOMPAS.com - Para aktivis dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) ditolak aparat ketika ingin menyerahkan spanduk berisikan tanda tangan puluhan ribu warga yang mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberantas mafia hukum.
"Kami tadi ditolak oleh aparat keamanan. Sebenarnya ini hanya masalah prosedur," kata aktivis Kompak M Fadjroel Rachman di sela-sela melakukan aksinya di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/11).
Sebelumnya puluhan aktivis Kompak tersebut membentangkan spanduk kain putih sepanjang 65 meter yang berisikan tanda tangan warga untuk mendukung Presiden Yudhoyono memberantas mafia hukum.
Menurut Fadjroel, apa yang dilakukannya merupakan dukungan riil dari masyarakat. Dia menjelaskan, apa yang dilakukan para aktivis Kompak merupakan dukungan langsung kepada program 100 hari Presiden Yudhoyono-Wapres Boediono yang ingin melakukan pemberantasan mafia hukum.
"Menjadi aneh jika masyarakat yang ingin memberikan dukungan atas program Presiden Yudhoyono justru tidak diterima," kata Fadjroel.
Sebelumnya Presiden Yudhoyono (18/11) menyatakan agar dirinya jangan sampai didorong atau dipaksa untuk mengambil langkah di luar kewenangan terkait dengan penyelesaian kasus hukum Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto.
Yudhoyono mengingatkan langkah pemerintah maupun seorang Presiden harus tetap berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Karena itu, tindakan pemerintah dalam menyikapi kasus Bibit dan Chandra tidak boleh gegabah meski, dia berharap perkara tersebut dapat diproses secara cepat dan tepat.
"Kami sekarang ini memberikan dukungan tidak mendesak, namun kenapa mendukung saja juga tidak diterima?" kata Fadjroel.
Juru bicara Kompak, Ray Rangkuti, menjelaskan, aksi kali ini bukan hanya ingin menyerahkan spanduk tanda tangan dukungan kepada Presiden Yudhoyono, namun juga ingin menyerahkan "pohon harapan".
"Jadi, pohon harapan itu kami bawa dua pohon yang buahnya merupakan tulisan berisikan harapan-harapan masyarakat," kata Ray.
Tulisan yang berisikan harapan masyarakat tersebut digantungkan pada dua pohon setinggi satu meter tersebut. Menurut Ray, "pohon harapan" dimaksudkan bahwa masyarakat masih menggantungkan harapan baik kepada pemerintahan SBY-Boediono.
"Jadi dalam ’pohon harapan’ ini buahnya merupakan kertas-kertas bertuliskan harapan masyarakat," kata Ray.
Namun, spanduk bertuliskan tanda tangan dukungan dan "pohon harapan" tersebut tidak diterima oleh staf Istana Merdeka.
Ray mengatakan hal itu terjadi hanya karena masalah prosedural. Meski demikian Ray menyatakan kekecewaannya kepada Presiden Yudhoyono yang dalam program 100 hari menekankan pemberantasan mafia hukum.
Aksi yang berlangsung dengan damai tersebut akhirnya membubarkan diri.
