JAKARTA, KOMPAS.com- Pengamat politik UI Arbi Sanit berharap agar langkah yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkait dengan rekomendasi Tim Delapan, Senin (23/11) besok, tidak sampai bertentangan dengan keinginan publik. Jika keputusannya salah, Arbi mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya chaos.

"Kalau presiden tidak pertimbangkan opini masyarakat dan mengabaikan rekomendasi Tim Delapan, maka akan chaos. Seperti itu pula sejarah yang dialami Soeharto (mantan presiden RI)," imbuhnya.

Ditambahkan Arbi, Presiden memang tidak bisa menghalangi proses hukum yang berlangsung, namun demi alasan menghindari instabilitas politik Presiden bisa mengganti pejabat yang sudah krisis kepercayaan dari masyarakat. Sebab, hukum dan negara adalah saling melengkapi.

Pernyataan Presiden yang menyatakan tidak bisa dipaksa untuk melakukan suatu keputusan terkait rekomendasi Tim Delapan justru akan jadi bumerang. Sebab Tim Delapan dibentuk justru sebagai reaksi pemerintah atas aspirasi masyarakat yang berkembang.

"Sekarang tinggal masalah akal sehat. Kalau (Presiden) berakal sehat, dia akan ikuti saran Tim Delapan," tandasnya.

Kendati begitu, kata Arbi,  menilik sikap Presiden menghadapi kasus kriminalisasi KPK, dia pesimis Presiden memenuhi rekomendasi tim.

Pesimisme terhadap Presiden yang akan memenuhi aspirasi masyarakat juga disampaikan Imdadun Rahmat dari LSTI. Dia mengatakan indikasi SBY ragu-ragu melaksanakan rekomendasi Tim Delapan dapat dilihat dari lamanya waktu memberikan keputusan.

Malah, SBY masih merasa perlu meminta pertimbangan pihak lain. Berulang kali dia memanggil para pembantunya, yakni Kapolri dan Jaksa Agung. Bahkan kemarin SBY memanggil para pemimpin media untuk diajak bicara.

"Jadi apa yang akan dilakukan SBY tergantung pada hari ini. Anda bisa tebak sendiri apa itu," kata Imdadun.