Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis 98 Desak Presiden Bongkar Skandal Century

Kompas.com - 22/11/2009, 13:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kisruh KPK dan Polri yang diduga berakar dari kasus Bank Century rupanya membuat gusar para mantan aktivis reformasi era 1998. Di Gedung KPK, Minggu (22/11) siang, para aktivis yang kini tergabung dalam Indonesia Crisis Center (ICC) menggelar deklarasi bertajuk "Pengkhianatan Reformasi" untuk menuntut keseriusan pemerintah agar segera membongkar skandal Bank Century.

Mereka menilai tidak tegasnya sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemberantasan korupsi, terutama skandal Bank Century, jelas-jelas merupakan sebuah pengkhianatan terhadap reformasi.

"Kami menyayangkan sikap SBY yang mengadu domba rakyat dengan tidak mengambil sikap tegas terhadap kasus Century. Presiden bilang bahwa jangan pernah memaksa. Namun, hari ini, mohon maaf, kami memaksa Presiden untuk segera mengusut tuntas aliran dana Bank Century," kata salah satu mantan aktivis 98 Miksil Mina Munir.

Sikap serupa juga dinyatakan oleh Haris Rusly, mantan aktivis 98 dari Universitas Gajah Mada. Ia bahkan mensinyalisasi bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan penyalahgunaan wewenang secara sistematis dengan mengangkat Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kedua orang ini, kata Haris, merupakan tokoh-tokoh yang paling bertanggung jawab terhadap skandal Bank Century. "Mereka ini bilang kasus Century itu akibat dampak krisis global. Padahal, Amerika Serikat yang terkena dampak lebih besar tidak begini. Obama serius berkonsultasi dengan parlemen untuk membenahi perbankan. Saya tidak melihat ada political will dari Presiden," ungkapnya.

Para mantan aktivis ini juga mengingatkan, revolusi besar-besaran bisa kembali terjadi seperti pada 1998 jika Presiden SBY tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak rakyat. "Kelihatannya Presiden tengah menguji kesabaran rakyatnya. Padahal, itu berarti akan menggerus kepercayaan rakyat kepada pemerintahan sekarang ini," kata Miksil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com