JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai mengkonkretkan kebijakan perang terhadap bisnis mafia hukum. Bertempat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/11), SBY secara paripurna mengundang para menteri
untuk membahas langkah-langkah pemberhangusan mafia yang dikaitkan dengan reformasi hukum di Tanah Air.

"Kita rumuskan langkah konkret seperti apa, langkah pengawasannya termasuk apa yang akan saya kendalikan langsung sebagai Presiden," kata Presiden Yudhoyono saat memberi kata pengantar sidang kabinet paripurna di hadapan para menteri.

Menurut SBY, gerakan pemberantasan mafia bisnis hukum yang dimasukkan dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II bisa berjalan efektif. Hal ini ditujukan agar masyarakat Indonesia merasakan kehidupan di bidang hukum semakin baik.

"Mereka yang menjalankan bisnis mafia itu tidak lagi punya kemewahan kebebasan atau tindakan apa pun yang sungguh mengusik rasa keadilan dan mendatangkan kerugian bagi masyarakat luas," paparnya.

Selain mematangkan pemberantasan bisnis mafia hukum, SBY juga membahas
perkembangan keadaan dunia dan global serta regional terkait pertemuan puncak APEC dan KTT ASEAN-AS.

"Saya akan jelaskan perkembangan global tidak hanya di bidang ekonomi agar kita paham betul dengan demikian membawa manfaat yang nyata bagi rakyat kita dan masyarakat dunia," ungkapnya.

SBY berharap, dengan penjelasan situasi global tersebut, para menteri menjalankan kebijakan secara saksama. "Sehingga kita menjadi pemenang dalam globalisasi, perkembangan di kawasan maupun dunia," sergahnya.

Pembahasan terakhir yang dilakukan SBY dan anggota kabinet yakni tentang posisi dan rekomendasi Indonesia terkait konferensi PBB tentang perubahan iklim. "Ke depan kita tidak ingin negara kita rusak," tuturnya.