JAKARTA, KOMPAS.com — Para pegiat hukum dan antikorupsi bertanya-tanya soal waktu untuk berpikir yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan sikap terhadap rekomendasi Tim Delapan. Waktu yang diambil selama seminggu oleh Presiden dinilai cukup lama.
Menurut Rusdi Marpaung dari Imparsial, alasan Presiden yang dinyatakan staf ahli hukumnya Denny Indrayana tadi malam bahwa Presiden perlu waktu berpikir untuk bertindak secara sistematis.
"Tapi menurut saya, yang jadi masalah dengan menunda ini kita melihat Presiden tidak melihat ini sebagai persoalan yang darurat. Menurut saya, alih-alih dia merespons rekomendasi ini, saya lihat tidak peduli juga, justru saya melihat ada apa dengan masalah ini?" tuturnya dalam keterangan pers di Kantor Indonesian Corruption Watch (ICW), Kamis (19/11).
Rusdi bertanya-tanya niat dan minat SBY untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah SBY memiliki iktikad baik untuk merampungkan polemik yang berkepanjangan ini, tanyanya. Padahal, lanjut Rusdi, masyarakat ini darurat untuk diselesaikan. "Saya tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan kepada Presiden ini sangat penting," tandasnya.
