MALANG, KOMPAS.com — Upah minimum kota (UMK) yang bakal diberlakukan tahun 2010 di Kota Malang, Jawa Timur, hanya bisa memenuhi kebutuhan pegawai (karyawan) yang berstatus lajang (belum menikah).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Malang Wahyu Santoso, Kamis (19/11), mengakui, UMK yang ditetapkan Gubernur Jatim atas pengajuan dari masing-masing daerah termasuk Kota Malang hanya mampu memenuhi kebutuhan karyawan yang masih lajang.
"Kalau karyawan atau pegawai itu sudah berkeluarga dan memiliki anak, UMK sebesar Rp 1.006.263 per bulan itu tentu tidak akan bisa mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL)," tegas mantan Asisten I Sekkota Malang itu.
Menyinggung nominal UMK 2010 yang telah ditetapkan Gubernur Jatim Soekarwo, Rabu, Wahyu mengatakan akan dilakukan sosialisasi dengan mengundang perusahaan besar dan kecil yang beroperasi di daerah itu.
Kalau para pengusaha memang ada yang keberatan dengan nominal UMK 2010, sebaiknya menempuh jalur yang benar, mengajukan penangguhan ke Disnakersos setempat atas kesepakatan bersama antara pengusaha dan karyawan.
Selama ini diakui banyak perusahaan yang belum mampu menerapkan UMK yang berlaku. "Mereka (perusahaan) mengajak karyawannya berunding dan mencari solusi yang tidak merugikan keduanya. Solusi itu di antaranya adalah tidak memberlakukan UMK secara penuh, namun ada insentif bagi karyawan," katanya.
Wahyu berharap, penerapan UMK 2010 tersebut tidak akan menimbulkan masalah seperti 2009, ketika Apindo Malang Raya mengajukan gugatan ke PTUN atas penetapan UMK yang diberlakukan tahun lalu.
"Mudah-mudahan saja 2010 nanti seluruh perusahaan taat terhadap peraturan terkait pemberlakuan UMK dan tidak ada lagi PTUN agar karyawan bisa bekerja dengan nyaman," katanya.
Berdasarkan catatan Disnakersos Kota Malang, saat ini perusahaan besar dan kecil yang beroperasi di wilayah Kota Malang sekitar 800 perusahaan.
