
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas langkah pemerintah dalam program 100 hari untuk memberantas mafia kasus hukum sebagai upaya menjamin rasa keadilan masyarakat.
"Saya ingin nanti menjelaskan secara lebih dalam lagi langkah konkret kita untuk pemberantasan mafia di bidang hukum sebagai bagian penting dalam reformasi bidang hukum yang menjadi prioritas utama pemerintahan kita," kata Presiden dalam pidato pengantar saat membuka rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (19/11).
Lebih lanjut Kepala Negara mengatakan, program pemerintah dalam pemberantasan mafia hukum harus berjalan efektif sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. "Saya ingin dalam 100 hari langkah pemberantasan mafia dikaitkan reformasi hukum secara keseluruhan bisa berjalan efektif sehingga pada gilirannya rakyat akan merasakan bahwa kehidupan di bidang hukum semakin baik," katanya.
Selain membahas pemberantasan mafia hukum, rapat yang dimulai pada pukul 13.15 tersebut juga membahas mengenai perkembangan global di berbagai bidang sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh masing-masing menteri dapat sesuai dengan kondisi global sehingga menguntungkan bagi Indonesia.
"Saya akan jelaskan perkembangan global tidak hanya di bidang ekonomi agar kita paham betul dengan demikian bawa manfaat yang nyata bagi rakyat kita dan masyarakat dunia," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan, semua kebijakan pemerintah bisa dijalankan secara seksama dan bila terkait dengan internasional, sudah memiliki pemahaman yang baik sehingga Indonesia bisa jadi memetik keuntungan penuh dari kondisi global.
Hal ketiga yang dibicarakan adalah terkait dengan agenda yang akan dibawa oleh Indonesia dalam konferensi PBB untuk perubahan iklim yang akan berlangsung di Copenhagen, Denmark, Desember.
"Nanti kita akan dengarkan presentasi tentang posisi dan rekomendasi Indonesia yang akan kita bawa dalam konferensi PBB tentang perubahan iklim. Tiga tahun ini perubahan iklim menjadi isu sentral yang meniscayakan semua pemimpin dunia turut serta," katanya.
Semua menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II hadir dalam rapat tersebut, demikian juga dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Kepala BIN Sutanto.