YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Arie Sudjito berpendapat, salah satu rekomendasi Tim Delapan yang disampaikan Presiden yang meminta penghentian proses hukum Bibit-Chandra, adalah yang paling mudah dilakukan SBY.
Tanpa ada rekomendasi Tim Delapan, penghentian proses hukum atas dua pimpinan nonaktif KPK itu, SBY sudah mendapat cukup bukti. Rekaman yang diperdengarkan ke publik dalam sida ng Mahkamah Konstitusi, misalnya. Untuk rekomendasi yang ini, mudah bagi SBY. "Karena mudah, SBY harus cepat melaksanakan," katanya, Rabu (18/11).
Rekomendasi lain yang cukup mudah dilakukan SBY adalah membentuk komisi negara untuk pembenahan lembaga-lembaga hukum. Untuk rekomendasi lainnnya dari Tim Delapan, menurut Arie, bakal susah dijalankan SBY dalam waktu dekat. Paling susah bagi SBY adalah menjatuhkan sanksi bagi pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang dipaksakan.
"SBY, seperti biasa, akan sangat hati-hati memutuskan sesuatu. Ia penuh perhitungan agar tidak salah melangkah. Rekomendasi untuk menghentikan proses hukum Bibit-Chandra bisa langsung diterapkan SBY, karena tidak mengandung faktor resiko yang banyak," paparnya.
Sedangkan rekomendasi lain, jika cepat diputuskan akan banyak beresiko bagi SBY. Karena itu dia akan menunggu beberapa masukan dulu, sebelum berani menjalankan rekomendasi lain Tim Delapan. "Sebenarnya, SBY bisa langsung bersikap tanpa menunggu rekome ndasi Tim Delapan, tapi ia butuh Tim Delapan, untuk langkah politisnya.
Langkah tegas dan cepat dari SBY sangat dinanti masyarakat. Sebagian dari citra kepolisian, kejaksaan, dan KPK, ada di tangan SBY sekarang. Tinggal menanti bagaimana SBY bergerak. Kas us perseteruan KPK-polri pun, juga sedikit banyak memberi gambaran ke dunia internasional tentang wajah penegakan hukum di Indonesia.
