JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai gerah. Pernyataan prihatin disampaikan Presiden Yudhoyono saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/11), di hadapan Kepala Polri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.
"Saya prihatin. Saya ikuti terus pembicaraan di sudut-sudut kehidupan rakyat kita, di SMS, Blackberry, Facebook, di banyak media selama satu bulan terakhir ini," kata Presiden Yudhoyono.
Menurut SBY, keprihatinan pemberitaan bukan karena gelombang pro dan
kontra, kecurigaan, ketidakpercayaan, distrust dan mistrust atas perkara dugaan kriminalisasi terhadap Wakil Ketua KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.
"Saya prihatin karena beredar pula rumor, sas-sus, berita-berita yang tidak jelas dari mana sumbernya yang juga menyangkut nama saya, bahkan ada keluarga saya, yang sama sekali tidak ada kebenarannya, tidak ada menjadi ada," ungkapnya.
Presiden Yudhoyono mengemukakan, bila itu menyangkut pemerintah, tindakan tegas akan diambil secara lugas setelah hasil laporan dan rekomendasi Tim Delapan dituntaskan.
"Kalau itu menyangkut pemerintah, harus kita selesaikan pada saatnya. Tetapi kita fokus dulu ke sini (rekomendasi Tim Delapan)," ungkapnya.
Kepala Negara menegaskan, penyelesaian akan diambil sesuai dengan rambu kebenaran dan keadilan yang ditetapkan di Indonesia, apalagi lima tahun lalu, peristiwa yang serupa pernah dialami. Sebanyak dua perkara yang menyangkut nama SBY dimajukan ke pengadilan.
"Bagi saya, itu sudah keterlaluan, dan kalau itu tidak saya hadapi, maka bisa menimbulkan persepsi yang keliru pada tingkat masyarakat luas. Saya pada saatnya, kalau itu masih begitu, dan apalagi secara formal di depan publik ada yang mengangkat berita yang sama sekali tidak ada kebenarannya itu. Cara yang lalu juga akan saya tempuh demi keadilan dan kebenaran, yang juga demi kehormatan saya sebagai kepala negara," ujar Presiden.
SBY menambahkan, tidak ada toleransi terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut.
Rapat kabinet dihadiri pula oleh Menko Polhukam Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto, Menkominfo Tifatul Sembiring, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
