JAKARTA, KOMPAS.com — Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang juga dosen Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, menyarankan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berani mengganti Kepala Polri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Pasalnya, publik makin mempertanyakan institusi Polri, apalagi setelah Komjen Susno Duadji kembali menjabat Kepala Bareskrim.
"Kewenangan ini (mengganti Kepala Polri) ada pada Presiden. Budaya mundur di Indonesia ini sepertinya ndak ada, dan mungkin saja, Kapolri tidak merasa bersalah juga. Kecuali formalnya, Presiden mau mengganti Kapolri," kata Bambang dalam diskusi Reformasi Polri Sebagai Penegak Hukum, Rabu (18/11) di Jakarta.
Sikap Presiden dalam rangka melakukan reformasi di institusi Polri kini menjadi perhatian publik. Kalau Kepala Polri tidak diganti, tentu publik yang akan menilainya.
"Publik akan bertanya, kegoncangan yang terjadi sekarang ini kok tidak diatasi secara formal dalam rangka menjadi harmonis dengan masyarakat. Oleh karena itu, Presiden harus bisa membaca, menganalisis dari kasus ini. Bagaimana bisa mendinginkan masyarakat sekarang ini atas ulah kekecewaan para penegak hukum?" paparnya.
Ia juga mengusulkan, ada baiknya jika Polri kelak tidak langsung di bawah Presiden seperti sekarang ini karena mengesankan kemudahan intervensi secara politik.
"Polisi seakan mudah terintervensi politik, seperti yang terjadi saat ini. Kalau mau tegas, dengan kondisi seperti ini, polisi di bawah Kejaksaan Agung. Atau, dalam fungsinya sebagai pertahanan dan keamanan, di bawah Depdagri. Ini baru sebatas wacana yang tentunya akan ada perdebatan-perdebatan yang panjang. Yang terpenting, jangan sampai Polri ke depan selalu dikait-kaitkan dengan permainan politik," papar Bambang.
