JAKARTA, KOMPAS.com — Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyatakan siap berada di belakang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merealisasikan seluruh rekomendasi Tim Delapan, tetapi mengeluarkan desakan agar Presiden segera bertindak.
"Semua rekomendasi yang disampaikan Tim Delapan penting dan harus dijalankan seluruhnya oleh Presiden," tegas Ketua Umum PB HMI Arip Musthopa, di Jakarta, Rabu (18/11).
Dinyatakannya, seluruh jajaran HMI di Indonesia siap berada di belakang Presiden SBY untuk merealisasikan seluruh rekomendasi itu.
Secara terpisah, Ketua Advokasi Rakyat Presidium Pusat GMNI Muhammad Item menandaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya segera bertindak untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim Delapan tersebut.
"Tak perlu lagi menunggu wacana macam-macam, atau melihat situasi. Ini sudah menyangkut harga diri bangsa, karena institusi penegakan hukum kita ternyata banyak ’dikuasai’ para ’makelar kasus’ (markus) yang rata-rata dikendalikan dari luar, terutama para konglomerat hitam maupun cukong sadis dari Singapura," ungkapnya.
Terkait dengan kasus Bibit-Chandra, Muhammad Item dan jajarannya di GMNI juga menganggap kembalinya Komjen Susno Duadji menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri sebagai bentuk pelecehan terhadap kerja Tim Delapan dan tidak menghormati Presiden SBY.
"Itu merupakan bentuk pengangkangan secara terbuka terhadap kehendak rakyat Indonesia yang menuntut rasa keadilan. Juga kami setuju itu dianggap sebagai pelecehan terhadap kerja Tim Delapan, yang juga berarti tidak menghormati Presiden SBY," tandasnya lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari Kamis, 5 November lalu, Susno Duadji mengundurkan diri untuk sementara selama Tim Delapan melakukan pemeriksaan terhadapnya. Kapolri kemudian mengabulkan dan menonaktifkannya. Seiring selesainya kerja Tim Delapan, Susno kembali aktif sebagai Kabareskrim.
