JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai, pemerintah belum menerapkan kebijakan dan tindakan efektif dalam pemberantasan terorisme.
Dalam pelatihan antiterorisme yang diselenggarakan NU bekerja sama dengan Center on Global Counterterrorism Cooperation (CGCC) di Hotel Sultan, Rabu (18/11), Hasyim mengatakan, pemerintah belum menyentuh sektor pendidikan yang sesungguhnya menjadi kunci untuk menurunkan ekstrimisme yang berakibat pada terorisme.
Terlebih, kata Hasyim, aksi teror yang terjadi di Indonesia kebanyakan dilakukan atas dasar pemahaman yang melenceng dari nilai-nilai Islam yang sesungguhnya.
"Pemerintah harus mengembangkan sistem pendidikan keagamaan yang menjamin tidak menimbulkan teror yang berkarakter agama. Kuncinya dalam pendidikan, ilmu-ilmu yang terpecah dalam Islam harus disatukan, yakni fikih, dakwah, tasawuf, dan hak asasi manusia," ungkapnya.
Menurut Hasyim, agar pendidikan tersebut melahirkan pemikiran-pemikiran yang moderat, harus dilakukan penguatan-penguatan, baik secara ekonomi maupun stabilitas keamanan secara konsisten, terutama pembenahan-pembenahan tersebut harus dimulai dari pesantren-pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam di Indonesia.
"Selama ini belum ada perhatian pemerintah terhadap pesantren secara konkret. Padahal, kalau itu dibenahi, akan munculkan hubungan yang equal. Dengan sistem pendidikan yang benar, tidak akan timbul kontradiksi-kontradiksi dalam Islam," tuturnya.
