BOYOLALI, KOMPAS.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2010 diperkirakan defisit riil, sehingga harus berutang atau menjual aset. Hal ini disebabkan kenaikan pengeluaran gaji pegawai negeri sipil akibat kebijakan pemerintah menaikkan upah, tidak diimbangi kenaikan dana alokasi umum yang memadai.

Wakil Ketua DPRD Boyolali Thontowi Jauhari mengutarakan hal itu di Boyolali, Selasa (17/11). Dia mengomentari RAPBD 2010 yang diajukan oleh Panitia Anggaran Kabupaten Boyolali. Anggaran itu dinyatakan defisit Rp 52,6 miliar, sedangkan sisa lebih perhitungangan anggaran (silpa) 2009, sekitar Rp 45 miliar. Dia khawatir, pemkab harus mencarikan dana hutang atau menjual aset untuk menutup defisit riil tersebut.

Selain itu, tambahnya, dari anggaran belanja Rp 852 miliar, belanja langsung hanya Rp 130,6 miliar atau hanya sekitar 15,3 persen. Padahal, belanja langsung merupakan anggaran publik. Bahkan, dari belanja langsung itu anggaran belanja modal hanya Rp 45,6 miliar. Sementara sisanya, Rp 9,9 miliar untuk belanja pegawai dan Rp 75 miliar untuk belanja barang dan jasa.

"Dengan belanja langsung 15,3 persen itu, banyak sektor tak punya kegiatan. Pembangunan Boyolali saya perkirakan akan mandeg dan pertumbuhan ekonomi tak lebih 3 persen. Kerusakan infrastruktur jalan akan lebih banyak daripada yang dibangun," ujarnya.

Dia mengakui krisis anggaran itu disebabkan kebijakan pemerintah pusat yang menaikan gaji PNS 15 persen, sehingga kebutuhan gaji dan pengangkatan CPNS mencapai Rp 100 miliar, tetapi kenaikan dana alokasi umum (DAU) hanya Rp 14 miliar. Begitu pula tahun 2010, pemerintah menaikkan upah 5 persen, sehingga butuh tambahan anggaran Rp 24 miliar, tetapi DAU hanya naik Rp 1,4 miliar.