JAKARTA, KOMPAS.com — Menerima Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/11), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum apa-apa sudah menegaskan tidak langsung menindaklanjuti hasil laporan dan rekomendasi tim yang biasa disebut Tim Delapan. Pendalaman hasil laporan dan rekomendasi akan dibahas di internal kabinet.
Menurut SBY, selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan akan tetap menggunakan konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua yang berlaku. "Ini akan menjadi satu preseden yang baik dalam sejarah di negeri ini, dan yang penting untuk kebaikan kita di masa depan," ungkap SBY.
SBY mengaku menerima informasi awal hasil dari verifikasi fakta dan proses hukum berikut rekomendasi Bibit dan Chandra. Tim Delapan disebut akan merekomendasikan tentang peningkatan kualitas kinerja lembaga-lembaga penegak hukum di Tanah Air.
"Kalau itu betul-betul disampaikan, saya memberikan apresiasi, karena itu ibaratnya hukumnya sunah. Tetapi menjadi sangat penting bagi upaya untuk reformasi di bidang hukum yang tentu menjadi prioritas bagi kita semua," terangnya.
