Perseteruan Cicak-Buaya adalah Bentuk Kekisruhan Pemerintahan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra melalui sekretaris fraksinya, Desmond J Mahesa, menegaskan bahwa perseteruan yang terkesan terjadi antara institusi hukum, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk dugaan skandal aliran dana Bank Century adalah bentuk ketidakberesan pemerintahan.

Pemerintah dianggap gagal telah membersihkan institusi hukum dari para mafia hukum dan para makelar kasus. Pemerintah juga dituding gagal dalam membenahi birokrasi atas terungkapnya dugaan skandal aliran dana Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

"Kekisruhan yang terjadi hari ini bagi kami Partai Gerindra adalah kekisruhan ketidakberesan rezim lima tahun yang lalu. Saya tegaskan, ini ketidakberesan rezim yang berlanjut sekarang," kata Desmond J Mahesa kepada para wartawan di gedung DPR, Senin (16/11).

"Jadi, kalau dikatakan Polri tidak benar, KPK dianggap tidak benar, kejaksaan juga dianggap tidak benar. Ini adalah bentuk kegagalan rezim 5 tahun lalu yang saat ini berkuasa kembali. Oleh karena itu, kawal pemerintahan untuk menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik," ungkap Desmond.

Dalam kesempatan itu, Desmond J Mahesa kemudian meminta kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan perppu kepada PPATK untuk bisa memberikan data kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, perppu ini layak dikeluarkan untuk mengungkap secara gamblang terhadap adanya dugaan skandal aliran dana ke Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

"Persoalan Bank Century ini tidak cukup dipantau di DPR saja. Kami, Partai Gerindra, mendukung penuh terkait Hak Angket Century ini. Tapi, ini tidak cukup dipantau di DPR, saya berharap kepada Presiden SBY untuk mengeluarkan perppu kepada PPATK untuk dapat memberikan data kepada BPK," kata Desmond.