JAKARTA, KOMPAS.com — Berhasil atau tidaknya pengajuan hak angket oleh 146 anggota DPR masih akan ditentukan dalam mekanisme Badan Musyawarah (Bamus) dan Rapat Paripurna DPR.
Salah satu penandatangan angket asal Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengungkapkan, dukungan dari kekuatan di luar parlemen sangat dibutuhkan. Sebab, DPR yang mayoritas dikuasai oleh koalisi pemerintahan akan menjadi tirani yang harus dihadapi.
"Namun, kalau dukungan dari luar deras, teman-teman koalisi pasti akan malu hati. Kalau pemungutan suara angket itu dilakukan secara tertutup, saya yakin akan lolos. Namun, kalau terbuka saya tidak yakin," kata Bambang mewakili anggota DPR yang menerima dukungan dari Petisi 28, Senin (16/11) di Gedung DPR, Jakarta.
Hingga Senin siang, penandatangan hak angket sudah berjumlah 146 orang. Ditargetkan, dalam dua hari ke depan akan mencapai 200 orang. "Dari Fraksi Partai Golkar akan ada tambahan lagi, kami targetkan akan berjumlah 200 atau bahkan 300 orang. Kalau lebih dari 300 orang kalah, masyarakat bisa menilainya," ujar anggota Komisi III ini.
Fraksi Partai Hanura, melalui juru bicaranya, Akbar Faisal, mengungkapkan, semua anggota fraksi yang berjumlah 17 orang sudah menandatangani berkas usulan hak angket. "Kami yakin maju terus. Yang masuk angin akan masuk neraka," ujar Akbar.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sejauh ini baru delapan anggota yang menyatakan dukungannya. Misbaqun, anggota Fraksi PKS, mengatakan, meskipun fraksi sebagai "kapal induknya", penggunaan hak angket dinilai sebagai hak individual.
"Kemungkinan besar, PKS secara fraksi akan memberikan dukungan, tapi saya tidak bisa pastikan itu," kata Misbaqun.
Usulan penggunaan hak angket yang sudah diserahkan ke pimpinan DPR pada Kamis pekan lalu akan dibawa ke Bamus pada 17 November 2009. Selanjutnya, jika lolos di Bamus, akan diputuskan pada Rapat Paripurna DPR pekan depan.
