JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta bersikap tegas dan jelas menyikapi rekomendasi final Tim Delapan yang akan diserahkan hari ini.
Pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan, Presiden tak lagi bisa bersikap "mengambang", seperti halnya terhadap rekomendasi sementara yang dilaporkan pekan lalu. Arbi menilai, laporan sementara yang terkesan tak direspons membuat SBY kehilangan kepercayaan publik.
"Presiden harus mengambil pelajaran, sikapnya harus jelas. Kalau rekomendasinya sudah final, tidak ada alasan untuk tetap diam," ujar Arbi kepada Kompas.com, Senin (16/11).
Sebagai pemangku kepala negara dan kepala pemerintahan, Arbi memandang SBY bisa melakukan berbagai tindakan untuk menyikapi perkembangan fakta atas kasus Bibit-Chandra yang ditelisik Tim Delapan.
"Sebagai kepala negara, dia memimpin bangsa dan negara. Di situ saatnya menunjukkan leadership, memberikan petunjuk agar demokrasi berjalan. Salah satunya dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum berjalan baik. Penuhi janji bahwa dia akan berdiri di depan untuk memberantas korupsi," kata pria berkucir ini.
Sebagai kepala pemerintahan, SBY juga seharusnya bisa bertindak menyikapi desakan publik mengganti pimpinan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Hal ini, menurut Arbi, bukan bentuk intervensi terhadap lembaga penegakan hukum. "Presiden punya kekuasaan kok untuk mengganti. Setelah diganti, ini bisa menjadi pintu masuk bagi pembongkaran kasus Century," ujar dia.
Untuk kasus Bank Century, menurut Arbi, tak bisa lepas dari tanggung jawab Presiden sebagai kepala pemerintahan. Keluarnya kebijakan pengucuran dana talangan secara garis tanggung jawab juga berada di bawah kendali Presiden.
"Presiden juga harus bisa menjawab kenapa terjadi pembengkakan talangan, bagaimana bisa pengeluaran uang nasabah besar yang diduga melibatkan Susno Duadji. Harus tuntas semuanya. Soal Century ini masih panjang, masih ada kesempatan untuk 'ragu-ragu', kalau mau," ungkap Arbi.
