JAKARTA, KOMPAS.com — Respons Komisi III yang dangkal dalam menanggapi polemik kasus pimpinan KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kental dengan pengaruh dominasi koalisi Partai Demokrat di tubuh Dewan.
Kepada Kompas.com, Jumat (13/11), pengamat politik Syamsuddin Haris dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, respons Komisi III hingga respons ketuanya, Benny K Harman, yang menantang Tim Delapan untuk berdebat soal penegakan hukum dinilai tidak relevan dan tidak bijaksana.
"Saya melihat ada pengaruh dominasi partai koalisi di DPR sehingga berpihak. Tapi yang dilupakan anggota DPR bahwa mereka adalah wakil rakyat," katanya.
Syamsuddin mengatakan, respons Komisi III yang cenderung berpihak pada Polri sangat dangkal. Padahal, rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK) jelas-jelas menunjukkan adanya masalah besar dalam tubuh Polri.
Belum lagi soal menggugat kewenangan dan menantang profesionalisme Tim Delapan. Padahal, Tim Delapan sendiri dibentuk dengan mandat dan kewenangan dari Presiden. "Sebab itu sama saja dengan menantang Presiden, mempersoalkan mandat Presiden kepada Tim Delapan," kata Syamsuddin.
Bukan hanya itu, lanjut Syamsuddin, tingkah anggota Dewan yang baru menunjukkan "gejala amnesia" bahwa mereka dipilih oleh rakyat. Keberpihakan pada kubu Polri hingga sikap terhadap angket Century bisa menjadi parameternya.
