JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, mengatakan, sebanyak 17 anggota fraksinya secara bulat membubuhkan tanda tangan pernyataan dukungan mengusung hak angket dana talangan Bank Century pada hari Rabu (11/11) ini. Hal ini, kata Akbar, merupakan instruksi dari DPP Partai Hanura.

"Seluruh anggota Fraksi Partai Hanura hari ini tanda tangani hak angket. Ini perintah dari DPP. Kalau ada yang menolak, kena sanksi," kata Akbar saat mengisi diskusi di Gedung DPD, Jakarta, Rabu.

Fraksinya juga mengharapkan BPK segera mengeluarkan hasil audit final terhadap kucuran dana yang konon mencapai Rp 9 triliun tersebut. BPK sendiri menyatakan akan menyerahkan hasil audit final kepada Komisi XI yang meminta dilakukan audit pada pertengahan November ini.

"Saya dengar auditnya sudah selesai. Kalau BPK tidak enak karena ada yang terancam dengan hasil audit itu, serahkan saja kepada DPR," kata anggota Komisi V yang menjabat Wakil Sekjen DPP Hanura.

Dalam pengguliran hak angket yang diinisiasi Fraksi PDI Perjuangan itu, Hanura menitikberatkan pada pengusutan aliran dana. "Dibuka dong. Hak rakyat harus dikembalikan. Ke mana arah aliran dananya supaya dicari kejelasan dan tidak terjadi simpang siur informasi," kata Akbar.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, hingga saat ini fraksinya masih menunggu hasil final audit yang dilakukan BPK. Sebelumnya, pengusung hak angket, Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan bahwa unsur dari tujuh fraksi di DPR sudah menyatakan dukungan atas digulirkannya hak angket Bank Century.

Hingga siang tadi, sebanyak 73 anggota Dewan sudah membubuhkan tanda tangan dukungan. Sesuai UU, hak angket bisa digulirkan minimal jika didukung 25 anggota. Pekan depan, usulan penggunaan hak angket akan diajukan ke Badan Musyawarah DPR untuk selanjutnya dimintakan persetujuan pada rapat paripurna.