JAKARTA, KOMPAS.com - Karena problem independensi dan kewenangannya sejak awal dibentuk, sudah dapat diduga rekomendasi awal Tim Delapan tampak sumir dan tidak memunculkan hal baru. Rekomendasi SP3 untuk kasus Bibit-Chandra lebih berkesan pada kepentingan instan membius publik untuk menahan aksi-aksinya dan melindungi Presiden SB Yudhoyono dari gempuran politik belakangan ini.
"SP3 dapat saja dikeluarkan namun dapat juga kasus dibuka kembali jika ada bukti-bukti baru, utamanya juga dapat mengungkap konteks besar kasus-kasus lain yang melatarbelakanginya yang sekarang kian terbuka. Seperti kasus SKRT Dephut yang ditengarai melibatkan MS Kaban, mantan Menhut periode I Pemerintahan SBY dengan tersangka Anggoro Wijoyo yang sekarang buron. Juga kasus Bank Century. Mesti diwaspadai oleh publik, 'pemuasan' lewat SP3 jangan sampai mengajak publik lupa dari pengusutan berbagai kasus substansial yg melatari kasus Bibit-Chandra," kata Hendardi, Ketua BP Setara Institute, Selasa (10/11).
Menurut Hendardi, publik perlu mengingat bahwa kasus Bibit dan Chandra hanya permukaan dari gunung es. "Nama-nama yang sudah muncul terbuka harus diselidiki dan dilihat kaitannya. Apabila SBY serius memberantas mafia hukum, harus dimulai dengan pembersihan internal di tubuh tiga institusi ini: Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan. Kalau tidak, slogan 100 hari SBY hanya sekadar basa-basi belaka," katanya.
