Saksi Ahli: Pasal 32 UU KPK Inskonstitusional

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua saksi ahli yang hadir pada sidang uji materi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menilai, pasal Pasal 32 Ayat 1 huruf C UU KPK inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 D UUD 1945.

Pasal 32 Ayat 1 C ini mengatakan bahwa pimpinan KPK dapat diberhentikan tetap jika resmi menjadi terdakwa suatu kasus pidana. Kedua orang saksi tersebut adalah pakar hukum pidana UI Rudi Satriyo Makantardjo dan mantan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara.

Di hadapan sidang lanjutan uji materi di Ruang Sidang MK, Jakarta, Rabu (4/11), Rudi membandingkan pasal ini dengan undang-undang lainnya. Di UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia, UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, para petinggi lembaga negara tersebut diberhentikan secara tidak hormat jika mereka telah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Abdul mengatakan, Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945 menganut asas praduga tidak bersalah. "Selain itu, asal praduga tidak bersalah juga sudah dipraktikan dalam kehidupan hukum kita sehingga menjadi bagian dari tradisi hukum Indonesia," kata Abdul.

Abdul menambahkan, "Dalam perspektif HAM, asas praduga tidak bersalah adalah hak dasar dari tiap-tiap orang yang berada dalam posisi sebagai tersangka ataupun terdakwa. Mereka wajib diakui, dijaga, dilindungi, dihormati, dan dijamin hak-haknya sebagai warga negara," kata Abdul.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, mewakili pihak pemerintah, hanya menjelaskan latar belakang pembentukan UU KPK, terutama terkait Pasal 32 Ayat 1 C ini. "Pimpinan KPK diberhentikan sementara jika menjadi tersangka, dan diberhentikan tetap jika menjadi terdakwa, agar memudahkan proses hukum. Ini juga agar citra dan wibawa KPK tetap terjaga dan terpelihara. Selain itu, pimpinan KPK yang menjadi terdakwa juga menjadi lebih fokus dalam kasusnya dan tidak menganggu jalannya KPK. Apalagi, pimpinan KPK hanya berjumlah lima orang," ujar Patrialis.